2 Terpidana Kasus Eks Bupati Sidoarjo Dieksekusi ke Lapas Klas I Surabaya

2 Terpidana Kasus Eks Bupati Sidoarjo Dieksekusi ke Klas I Surabaya di Porong

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mengeksekusi atau memindahkan lokasi penahanan sejumlah terpidana terkait kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjerat mantan Bupati Sidoarjo (Jawa Timur) Saifullah.

“Jaksa Eksekusi KPK Nanang Suryadi pada Selasa (20/10/2020) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2020 atas nama terpidana Sanadjihitu Sangadji yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

“Eksekusi dengan cara memasukkan (menjebloskan) terpidana yang bersangkutan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Surabaya di Porong (Sidoarjo) untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” jelasnya.

Ali menjelaskan, terpidana yang bersangkutan sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi menerima suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo.

“Selain itu yang bersangkutan dibebani pidana denda sebesar Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan hukuman tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 100 juta sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati,” terangnya.

“Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya akan disita oleh JPU KPK dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” tambahnya.

“Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka yang bersangkutan dipidana penjara selama 6 bulan serta yang sejumlah Rp 200 juta yang disita KPK yang berada pada rekening penampungan KPK dirampas oleh negara dan disetorkan kepada Kas Negara,” tuturnya.

Sementara itu di hari yang sama juga dilakukan eksekusi atas nama terpidana Judi Tetrahastoto yang juga terbukti menerima suap terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kab.Sidoardjo berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 5 Oktober 2020.

Menurut Ali, proses eksekusi dilakukan dengan cara memasukkan (menjelaskan) yang bersangkutan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya di Porong untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

Ali menjelaskan, terpidana yang bersangkutan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Ditambah dengan membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp 200.700.000,- dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh JPU dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ucapnya.

“Jika tetdakwa yang bersangkutan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama 6 bulan,” pungkas Ali Fikri.

Tags: , ,