5 Pospam untuk Screening dan Penyekatan Pemudik Didirikan di Solo

5 Pospam untuk Screening dan Penyekatan Pemudik Didirikan di Solo

Polresta Solo mendirikan lima pos pengamanan (pospam) yang juga sekaligus sebagai screening awal dalam menghadapi mudik Lebaran 2021.

Nantinya, pospam tersebut juga akan difungsikan sebagai penyekatan terhadap kendaraan yang diindikasi pemudik.

Pada hari Kamis (22/4/2021) kemarin, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Kapolresta Solo mengatakan, “Kita akan membuat lima pos pengamanan yang juga akan difungsionalkan pos screening dan termasuk pos penyekatan”.

Menurutnya, pemudik yang terjaring saat penyekatan mereka harus mengikuti rangkaian pemeriksaan swab antigen.

Bila hasilnya keluar dinyatakan negatif maupun nonreaktif maka mereka tetap harus melaksanakan karantina di Solo Technopark (STP).

Kapolresta menambahkan, “Jadi nanti pendatang atau di-screening sebagai pemudik akan mengikuti rangkaian swab antigen. Hasilnya tidak reaktif pun itu nanti akan dikirim ke Solo Technopark”.

Sementara itu, untuk yang hasil swab antigennya reaktif dan bergejala akan dikirim ke rumah sakit rujukan Covid-19 atau rumah sakit lapangan di Benteng Vastenburg.

Lalu yang hasilnya dinyatakan reaktif namun tidak bergejala akan dikirim melaksanakan karantina di Asramahaji Donohudan Boyolali.

“Termasuk lepas dari kontrol dari penyekatan lima pos tadi kita juga menyiagakan Satgas Jogo Tonggo. Mereka kita optimalkan memantau datangnya pemudik”, ungkap Ade Safri.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melarang pemudik mengunjungi Solo mulai 1 Mei sampai 17 Mei 2021. Masyarakat yang nekat mudik ke Solo tanpa membawa dokumen berupa identitas dan hasil negatif tes swab PCR atau swab antigen bakal dikarantina selama lima hari.

Kebijakan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 067/1156 entang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Peran Satgas Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Solo tertanggal 19 April 2021.

Dalam SE itu menyebutkan peniadaan mudik bagi masyarakat mulai 1-17 Mei kecuali bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan untuk kepentingan mendesak nonmudik.

Kepentingan mendesak tersebut antara lain, bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil dan kepentingan persalinan.

Adapun surat izin bagi pelaku perjalanan dinas harus ditandatangani pejabat setingkat eselon II.

Bagi pegawai swasta, surat izin harus ditandatangani langsung oleh pimpinan.

Sementara untuk pekerja informal dan nonpekerja harus membawa surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan.

Surat dilengkapi dengan mencantumkan asal dan tujuan daerah beserta nomor telepon.

Tags: , ,