5 Saksi Dipanggil KPK Untuk Tersangka Wali Kota Dumai

5 Saksi Dipanggil KPK Untuk Tersangka Wali Kota Dumai

Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dalam penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Ali, kasus korupsi yang dimaksud terkait dugaan pemberian/penerimaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.

“Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi untuk tersangka ZAS (Zulkifli Adnan Singkah/Wali Kota Dumai). Pemeriksaan saksi-saksi dilaksanakan di Gedung Mapolda Riau (Kota Pekanbaru),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakatta, Rabu (4/11/2020).

Ali menjelaskan, kelima (5) orang saksi yang diperiksa masing-masing Yuhardi Manag wiraswasta/mantan Anggota DPRD Dumai 2009-2014, Hendi Direktur CV Nuzullul, Vera Chinthiana Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kota Dumai, Ismail mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai Tahun 2017 dan Amari Direktur CV Maju Karya Putra.

Sementara itu, penyidik KPK telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua kasus perkara yang berbeda. Pertama, kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait DAK dan kedua terkait kasus perkar dugaan penerimaan gratifikasi.

Pertama, Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp 550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo sebelumnya diketahui merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Kedua, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja atau 1 bulan setelah penerimaan.

Zulkifli disangkakan telah melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Zulkifli juga disangkakan telah melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,