6 Saksi Dipanggil KPK Terkait Kasus Proyek Gereja di Mimika Papua

6 Saksi Dipanggil KPK Terkait Kasus Proyek Gereja di Mimika Papua

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil 6 orang saksi dalam penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kasus dugaan korupsi itu terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran (TA) 2015 di Kabupaten Mimika, Papua.

“Tim KPK mengagendakan pemeriksaan enam (6) orang saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015, di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Ali menjelaskan, keenam (6) orang saksi itu adalah mantan Sekda Kabupaten Mimika 2014-2015 Ausilius You, mantan Kadis Pendapatan Kabupaten Mimika 2013-2015 Cheryl Lumenta, mantan Asisten Daerah Bidang Kesra Kabupaten Mimika 2015-2017 Alfred Douw.

Baca Juga:  Bawaslu Solo : Kasus HRS dan Pendaftaran Paslon di KPU itu Yurisdiksi yang Berbeda

Selanjutnya saksi mantan Kadis Sosial Kabupaten Mimika 2014-2015 Gerrit Jan Koibur, Kepala Cabang PT Darma Abadi Consultant Muhammad Natsar, dan Direktur PT Kuala Persada Papua Nusantara M Ilham Danto.

“Pemeriksaan 6 saksi itu digelar di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, di Kota Jayapura,” jelasnya.

KPK sebelumnya diberitakan sedang melakukan penyidikan terkait kadus perkara dugaan Tipikor proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tersebut.

“Benar, saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,” terangnya.

Namun menurut Ali, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detail siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Untuk sementara belum ada informasi apakah sudah ada tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga:  Dua Anak Buah Edhy Prabowo Menyerahkan Diri Ke KPK

“Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” pungkas Ali Fikri.

Tags: , ,