6 Saksi Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap DAK Pemkot Dumai

6 Saksi Kembali Diperiksa Terkait Kasus DAK Pemkot Dumai

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa 6 orang saksi. Menurut Ali, pemeriksaan 5 saksi dilakukan di Kota Pekanbaru Riau, sedangkan 1 saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

Ali menjelaskan, mereka akan diperiksa terkait penyidikan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai, Riau dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017 dan APBN 2018.

“Penyidik KPK dijadwalkan memeriksa 6 orang dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka ZAS (Zulkifli Adnan Singkah/Wali Kota Dumai),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Ali menambahkan, pemeriksaan 5 saksi dijadwalkan dilakukan di Gedung Mapolda Polda Riau, Kota Pekanbaru. Kelima (5) saksi tersebut adalah CEO Aulia Wijaya Mebel Kamari Adi Winoto Anggi Sukma Buana, Muhammad Saddam, M Yusuf Sikumbang dan Mashudi.

Sementara itu, seorang saksi lainnya bernama Edward Amia hari ini dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

KPK sebelumnya telah menetapkan Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka dalam 2 kasus perkara yang berbeda. Pertama yaitu kasus perkara dugaan Tipikor terkait DAK dan dugaan penerimaan gratifikasi. Zulkifli ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak 3 Mei 2019.

Tersangka Zulkifli diduga memberikan uang total sebesar Rp 550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan. Diduga pemberian uang tersebut terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Terpidana Yaya Purnomo sebelumnya diketahui merupakan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.

Penerimaan gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka Yaya Purnomo. Penerimaan gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja atau 1 bulan.

Tersangka Zulkifli disangkakan tekah melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tersangka Zulkifli juga disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,