Angka Kemiskinan di Solo Naik Jadi 9 Persen Akibat Pandemi

Banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan dan banyaknya usaha mikro yang berhenti beroperasi karena hantaman pandemi Covid-19 mengakibatkan risiko kenaikan angka kemiskinan Kota Solo menjadi tinggi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solo melakukan advokasi supaya lembaga sektoral meningkatkan pelayanan masyarakat.

Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Solo, Sumilir Wijayanti, menjelaskan angka kemiskinan Kota Solo sebanyak 8,7 persen 2019 berpotensi meningkat akibat pandemi Covid-19. Jumlah warga miskin warga Solo dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekitar 47.000 nama.

“DTKS merupakan data dari pusat dan pemutakhirannya sudah mencapai 98 persen. Kebijakan Kota Solo memberikan perlindungan kepada warga rentan sosial ekonomi sehingga database kami berjumlah sekitar 52.000,” jelasnya di sela-sela Bimbingan Teknis Kelembagaan Forum Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TPKK) Se-Kota Solo di Loji Hotel Solo, Rabu (21/10/2020).

Dia menjelaskan, sekitar 47.000 mendapatkan perlindungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya mendapatkan perlindungan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo. Target penurunan angka penduduk miskin menjadi 6,3 persen pada 2021 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinilai sulit tercapai.

“Pandemi ini menjadi PR (pekerjaan rumah) untuk RPJMD berikutnya supaya menjadi acuan untuk penanggulangan isu kemiskinan. Target kinerja menunggu kebijakan kepala daerah terpilih. Berapa mungkin dalam masa kepemimpinannya menentukan penurunan kinerja kemiskinan,” paparnya.

Menurut Sumilir Wijayanti, RPJMD Kota Solo cukup baik karena angka penduduk miskin Kota Solo sekitar 13 persen 2015 menjadi 8,7 persen 2019. Pandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar tujuh bulan membuat angka kemiskinan naik menjadi sekitar 9 persen.

“Bappeda melakukan advokasi lembaga sektoral untuk penanggulangan isu kemiskinan baik fisik, misalkan pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi dan non fisik, misalkan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, implementasi sejumlah program dari Dinas Sosial Kota Solo kurang melibatkan TPKK karena pelaksanaan program terbatas waktu. Bappeda akan memediasi supaya koordinasi menjadi lebih baik.

Koordinator TPKK Pasar Kliwon, Charles Suharto, menjelaskan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kurang melibatkan TPKK. Setiap program penanggulangan kemiskinan memiliki lembaga berbeda-beda.

“TPKK merupakan relawan. Dan program penanggulangan kemiskinan, misalkan PKH (Program Keluarga Harapan) dari Dinas Sosial ada lembaga sendiri. Seharusnya kalau mengeksekusi program tidak membentuk lembaga baru. Seharusnya diintegrasikan dengan TPKK,” katanya.

Tags: , ,