Anies Ubah Batas Gaji Beli Rumah DP Nol Rupiah, dari Rp 7 Juta Jadi Rp 14 Juta

Anies Ubah Batas Gaji Beli Rumah DP Nol Rupiah, dari Rp 7 Juta Jadi Rp 14 Juta

Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan mengubah batas gaji yang bisa membeli rumah dengan skema uang muka alias DP nol rupiah.

Anies mengubah batasannya yang semula dari Rp 7 juta naik menjadi Rp 14,8 juta.

Hal itu tertuang dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Termasuk juga sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 558 Tahun 2020. Yang ditandatangani oleh Anies pada 10 Juni 2020.

Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa pihaknya sudah memperhitungkan perubahan batas gaji masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas DP nol rupiah.

Dalam pertimbangannya, salah satunya adalah agar pembayaran cicilan per bulannya lancar.

Pada hari Senin (15/3/2021) kemarin, Riza mengatakan, “Jadi memang itu membutuhkan penilaian yang mencukupi agar proses pembangunannya bisa lancar, agar pembayaran iurannya bisa terpenuhi”.

Dalam draf perubahan RPJMD 2017-2022 tertulis bahwa masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 14,8 juta diberikan prioritas untuk mendapatkan hunian berupa rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui skema pembiayaan uang muka nol rupiah.

Tidak hanya itu saja, Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan kelompok masyarakat lain yang mendapatkan prioritas hunian di ibu kota.

Salah satunya masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) per bulan.

Pemprov DKI Jakarta dalam draf RPJMD 2017-2022 menuliskan, “Untuk masyarakat ini, prioritas penyediaan hunian berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa)”.

Bagi masyarakat ibu kota yang memiliki penghasilan di atas Rp 14,8 juta per bulan dapat membeli rumah sesuai harga pasar dengan pembeliannya diserahkan pada mekanisme pasar.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI, Sarjoko menjelaskan bahwa perubahan batas penghasilan tertinggi ini juga sudah diatur dalam Kepgub 558 Tahun 2020.

Pada hari Senin (15/3/2021) kemarin, Sarjoko mengatakan, “Betul bahwa Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tidak secara spesifik mengatur Batasan Penghasilan Tertinggi MBR maupun Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR. Adapun Batasan Penghasilan Tertinggi MBR di atur pada Kep Gub Nomor 588 Tahun 2020. Sedangkan Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR diatur pada Kepgub 606 Tahun 2020”.

Ia menjelaskan, “Dari rumusan itu, maka ditentukan batas penghasilannya. Dengan kenaikan dari Rp 7 menjadi Rp 14 juta. Dengan menggunakan Rumusan tersebut dapat disimulasikan Batasan Penghasilan Tertinggi MBR dengan cara memasukkan nilai harga jual hunian tertinggi berdasarkan Kepgub 606 Tahun 2020 sehingga diperoleh nilai Rp 14,8 juta sebagai Batasan Penghasilan Tertinggi bagi MBR”.

Tags: , ,