APBD Triliunan Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Triliunan Tersimpan di Bank, Mendagri Bahas Kepentingan Usaha

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi catatan pada realisasi belanja pemerintah daerah yang minim akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak terparkir di bank.

Berdasarkan data yang dimilikinya, ada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito senilai Rp 252,78 triliun.

Saat Rapat Koordinasi Nasional virtual hari Kamis (22/10/2020) kemarin, Tito mengatakan, “Ternyata ada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota yang kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp 252,78 triliun. Provinsi ditotal Rp 76,78 triliun ada di bank dalam bentuk simpanan deposito. Kabupaten dan kota ditotal Rp 167,13 triliun di dalam deposito”.

Tito menduga, APBD itu disimpan di bank untuk dapat bunganya dan tidak beredar ke masyarakat. Padahal, ia melanjutkan, bank tersebut mungkin terafiliasi dengan pengusaha atau pelaku UMKM yang jadi nasabah prioritas.

Baca Juga:  KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk membantu melindungi masyarakat di daerah masing-masing terutama yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

Ia pun mengingatkan agar semua kepala daerah baik Bupati, walikota dan gubernur agar bisa segera menggunakan anggaran tersebut. Semua kepala daerah ini diberi waktu 2 bulan untuk merealisasikan anggaran tersebut.

“Nah untuk itu rekan-rekan, saya mohon kiranya dalam waktu yang masih kurang 2 bulan ini anggarannya digunakan. Dari kami di Kemendagri, kami akan lakukan evaluasi mingguan. Kami akan melihat mana saja daerah-daerah yang belanjanya rendah, akan kita dorong,” katanya.

Bila masih banyak daerah yang tetap tidak membelanjakan anggarannya padahal sudah diingatkan, maka akan diusut langsung.

Merujuk kepada kondisi ini, Tito mengingatkan bahwa daerah yang anggarannya didepositokan, tidak dapat didikte secara program oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, justru ada potensi didikte oleh pengusaha yang mendapat kredit dari deposito anggaran.

Baca Juga:  Gubernur Jawa Tengah Umumkan UMK 2021 di 35 Kabupaten/Kota, Berikut Daftarnya

“Ini bisa tidak sinkron dengan pemerintah pusat. Mohon rekan-rekan di daerah tidak mencari aman,” tegas Tito.

“Tapi betul-betul dana itu dibuat program yang bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi atau menjaga tingkat inflasi,” tutur dia.

Menindaklanjuti hal ini, Tito menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi daerah mana saja yang tingkat belanjanya masih rendah. Evaluasi akan dilakukan sebulan sekali.

“Mana saja daerah yang belanjanya masih rendah kita dorong. Kalau sudah didorong tetapi masih sama, maka kita minta Inspektorat Jenderal Kemendagri turun untuk cek kenapa bisa demikian”, lanjutnya.

Tags: , ,