Aturan Baru: Kini PNS Dilarang Berhubungan dengan HTI dan Eks FPI

Aturan Baru: Kini PNS Dilarang Berhubungan dengan HTI dan Eks FPI

Tjahjo Kumolo selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang, termasuk Front Pembela Islam atau FPI.

Larangan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/I/2021 yang diterbitkan per hari Senin (25/1/2021) lalu.

Dalam surat tersebut dituliskan, ‘Menetapkan larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,’.

Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI),’

Baca Juga:  Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Hampir Selesai, Kapan Peresmiannya?

Dalam surat tersebut juga menegaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau memiliki pertalian lain, memberi dukungan, menjadi simpatisan hingga terlibat dalam kegiatan organisasi terlarang atau yang dicabut status badan hukumnya.

ASN juga tidak boleh menggunakan simbol dan atribut, maupun mengekspresikan hubungan apapun terhadap organisasi terlarang atau yang dicabut status badan hukumnya melalui media sosial dan media lainnya.

Bila didapati melanggar aturan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian pada masing-masing instansi ditugaskan untuk memberi hukuman disiplin terhadap ASN tersebut, mulai dari ringan hingga berat sesuai peraturan perundang-undangan.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah pemerintah yang menegaskan pembubaran FPI. Ia menilai pengaturan terkait pada unsur ASN diperlukan.

Menurutnya, larangan tersebt dilakukan agar ASN menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dan kewajiban mereka.

Baca Juga:  Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Hampir Selesai, Kapan Peresmiannya?

Tjahyo menyebut ASN merupakan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Keterlibatan ASN dalam mendukung dan/atau berafiliasi dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungan ASN, sehingga patut untuk dicegah,‘ tulis surat edaran.

Sementara itu, Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera mengkritik langkah Tjahjo Kumolo yang melarang ASN atau PNS berhubungan maupun mendukung organisasi terlarang, seperti HTI dan FPI.

Mardani meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dan terkesan menzalimi eks anggota HTI maupun FPI.

Pada hari Kamis (27/1/2021) kemarin, Mardani mengatakan, “Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi ada unsur menzalimi”.

Tags: , ,