Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Nyasar ke Rekening PNS

Bantuan UMKM Rp 2,4 Juta Nyasar ke Rekening PNS

Diduga, penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat senilai Rp 2,4 juta tak tepat sasaran.

Seperti yang diketahui sebelumnya, bantuan bagi UMKM tersebut justru nyasar ke salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar.

Adalah Adhe Eliana, anggota DPRD Karanganyar yang mengaku terkejut setelah pada hari Kamis (11/2/2021), namanya tercantum sebagai penerima bantuan tersebut.

Padahal, ia mengaku bahwa sejauh ini ia tidak mengajukan bantuan dari pemerintah untuk bantuan kepada UMKM tersebut.

Adhe menjelaskan, “Saya terkejut setelah ada postingan di beberapa media sosial yang menyebutkan kalau nama saya masuk dalam salah satu penerima bantuan UMKM dari bank milik pemerintah terbesar di Indonesia itu”.

Ia mengakui bahwa rekeningnya yang tercatat mendapatkan bantuan tersebut memang sudah cukup lama tak digunakan untuk transaksi. Terakhir digunakan sudah beberapa bulan yang lalu. Itu pun tidak untuk proses pengajuan bantuan.

Baca Juga:  UMKM Dapat Keringanan Terkait Pembayaran Royalti Lagu dan Musik

Adhe juga mengungkapkan, “Secara pribadi saya tidak pernah mendaftarkan untuk menerima bantuan. Terus saya coba hubungi petugas yang saya kenal, dan petugas itu bilang kalau sistemnya memang acak dari pusat”.

Kini, bantuan tersebut juga mengalir ke rekening pegawai negeri sipil (PNS).

Diketahui bahwa setiap penerima bantuan dapat melihat pada dalam aplikasi yang telah disediakan. Juga ada pemberitahuan melalui pesan SMS terhadap penerima bantuan tersebut.

Namun, beberapa nama PNS yang bekerja di pemerintahan muncul dalam daftar penerima.

Di mana bantuan tersebut bisa dicairkan lewat salah satu bank yang sudah ditunjuk. Dari berbagai sumber diketahui bahwa ternyata PNS tersebut merupakan nasabah Pegadaian.

Baca Juga:  Pemkab Sukoharjo Rumuskan Regulasi yang Atur Kegiatan Bulan Puasa

Pihak Pegadaian lah yang mengusulkan nasabahnya untuk bisa menerima bantuan UMKM.

Melansir radarsolo pada hari Jumat (12/2/2021) kemarin, salah seorang pegawai Pegadaian yang enggan disebut identitasnya mengatakan, “Jadi memang bukan usulan yang dilakukan dari dinas. Karena Pegadaian juga termasuk lembaga pengusul untuk bantuan itu. Pencairan tetap melalui bank. Data semua dari Pegadaian Pusat”.

Sebagai tambahan informasi, mekanisme penyaluran bantuan bagi pelaku UMKM dari Kementerian Koperasi dan UKM, yakni pada tahap 1 dan 2 merupakan usulan BRI yang berfungsi sebagai lembaga pengusul BPUM. Kemudian, bank penyalur yang ditunjuk adalah BRI dan BNI.

Tags: , ,