Bawaslu Solo : Kasus HRS dan Pendaftaran Paslon di KPU itu Yurisdiksi yang Berbeda

Berkaitan dengan komentar dari Kuasa Hukum Front Pembela Islam (FPI) mengenai kerumunan yang terjadi saat pendaftaran salah satu pasangan calon paslon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Surakarta pada 4 September lalu, Divisi Humas, Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Surakarta, Agus Sulistyo, merespon bahwa kasus yang dihadapi oleh HRS (Habib Rizieq Shihab) dengan pendaftaran paslon adalah dua kasus yang berbeda yurisdiksi.

Agus menegaskan bahwa pendaftaran paslon adalah tahapan pilkada yang regulasinya diatur menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 sebagaimana diubah berkali kali menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020. Kegiatan tersebut juga sudah sesuai dengan protokol kesehatan (prokes). Jika kedua kasus ini disamaratakan maka hal ini akan menjadi pembelajaran yang kurang baik bagi perkembangan demokrasi. Bawaslu menilai bahwa proses pendaftaran paslon sudah sesuai prokes dan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020.

“Pertama, (KPU) dengan regulasinya sudah mengatur sedemikian rupa dan kewenangan kami (Bawaslu) adalah mengawasi dan memastikan jalannya proses pendaftaran paslon sesuai dengan ketentuan yang ada. Siapa dan berapa orang yang berhak masuk dan bagaimana mekanisme terkait protokol kesehatan saat penyerahan berkas, semua sudah diatur dalam regulasi dan sudah sesuai dengan protokol kesehatan.” Jelas  Agus saat ditemui oleh Soloraya.id, Senin  (24/11/2020).

Baca Juga:  Korban Gempa Sulbar Asal Jateng Tiba di Solo

Agus juga menjelaskan bahwa kerumunan yang terjadi selama di perjalanan menuju gedung KPU itu diluar kewenangan Bawaslu, dan kepolisian sudah mengantisipasinya. “Kerumunan yang diatur dalam regulasi Pemilu adalah terkait dengan kegiatan kampanye dan yang berjalan selama kami melakukan pengawasan sudah berjalan sesuai dengan regulasi sedangkan kasus HR itu hal yang berbeda, dan bukan yurisdiksi Bawaslu untuk memberikan penilaian”, tambah Agus.

Agus menambahkan Bawaslu dengan Kepolisian juga intens melakukan koordinasi perihal titik rawan Pilkada agar dapat berjalan aman, tertib dan berintegritas. Terkait investigasi lanjutan, Agus menegaskan bahwa investigasi adalah tahapan proses ketika ada temuan dan atau laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran.

Terhadap proses tahapan pencalonan tidak ada temuan ataupun laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pasca pendaftaran dan ditetapkannya pasangan calon Bawaslu melalui kewenangannya telah melakukan berbagai bentuk pencegahan dan sampai saat ini tidak kurang dari 188 surat pencegahan dan himbauan sampai dengan cegah di lapangan.

“Bawaslu juga sudah menerbitkan surat himbauan nomor 161 kepada kedua paslon di kota Surakarta, baik paslon nomor 1 atau nomor 2. Itu sebagai tindak lanjut menyikapi  atas persoalan yang ada”, jelasnya.

Selain proses pendaftaran paslon, sejauh ini Bawaslu kota Surakarta sudah melakukan pengawasan yang ketat terkait pelanggaran, dan menemukan adanya pemasangan atribut kampanye yang tidak sesuai peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 hingga akhirnya pihak Bawaslu harus menurunkan beberapa atribut-atribut tersebut.

Baca Juga:  Gibran-Teguh Resmi Ditetapkan Sebagai Wali Kota Solo

Pelanggaran yang terjadi lebih disebabkan dengan adanya pemasangan APK ataupun atribut kampanye yang tidak sesuai dengan norma Perwali 2 tahun 2009 misal tidak boleh dipaku di pohon, dipasang di tiang listrik atau atau persimpangan di badan jalan.

Dalam hal ini Bawaslu berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu juga sudah siap hingga saat ini dengan melakukan bimbingan teknis dari jajaran paling atas hingga paling bawah, salah satunya dengan melantik pengawas TPS yang berjumlah 1231.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya bahwa saat ini, Imam Besar FPI, HRS, sedang menghadapi kasus penyelidikan kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan mulai dari penjemputan dirinya di bandara pada 10 November silam dan iring-iringan dari ribuan pengikutnya, juga penyelenggaraan hajatan pernikahan putrinya dan perayaan Maulid Nabi yang mengakibatkan kerumunan besar. Dalam kasus ini HRS dan ormasnya dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan

Tags: , ,