Beberapa Versi Mengenai UU Cipta Kerja

Beberapa Versi UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja sudah disahkan pada 5 Oktober 2020. Draf tertanggal 5 Oktober 2020 juga sudah beredar dari pihak DPR dan naskah UU Cipta Kerja yang dibawa pada rapat paripurna pengesahan memiliki jumlah halaman 905.

Naskah final omnibus law UU Cipta Kerja memiliki beberapa versi sejak disahkan pada 5 Oktober lalu. Versi terbaru naskah omnibus law yang akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diundangkan memiliki jumlah halaman yang lebih banyak.

Naskah UU Cipta Kerja ini awalnya dipersoalkan oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Didi Irawadi Syamsuddin. Seperti diketahui, Demokrat bersama PKS merupakan dua fraksi di DPR yang menolak UU Cipta Kerja. Bahkan PD memutuskan walk out (WO) dari sidang paripurna pengesahan omnibus law Cipta Kerja.

“Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Cipta Kerja yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut,” kata Didi pada Kamis (8/10/2020).

Menurut Didi, seharusnya naskah RUU Cipta Kerja sudah dibagikan agar dapat dibaca dan diakses oleh para anggota Dewan. Ia pun mempertanyakan RUU yang disahkan dalam paripurna kemarin.

“Jadi pertanyaannya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tanggal 5 Oktober 2020 itu? Harusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa dilihat dan dibaca oleh kami semua,” ujarnya.

“Sungguh ironis RUU Cipta Kerja yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada di meja kami. Harusnya pimpinan DPR memastikan dulu bahwa RUU yang begitu sangat penting dan krusial yang berdampak pada nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan hidup dan lain-lain sudah ada di tangan seluruh anggota DPR, baik yang fisik dan virtual,” imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Baca Juga:  Demo Damai Dideklarasikan di Karanganyar, Namun Tolak UU Cipta Kerja Jalan Terus

Polemik soal naskah UU Cipta Kerja juga sempat disinggung anggota Badan Legislasi DPR RI Bukhori Yusuf yang mengaku belum mendapat draf final UU Ciptaker hingga Sabtu (10/10).

Bukhori menjelaskan proses pembahasan RUU Ciptaker yang mengalami banyak perubahan. Dia juga mengungkapkan tidak ada anggota DPR RI yang mendapat bahan dari RUU Ciptaker yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

“Kemudian akhirnya terjadilah sebuah satu paripurna di sore hari yang sangat mendadak, yang kemudian jelas-jelas bahwa orang atau anggota DPR yang hadir baik secara langsung ataupun secara virtual kemudian mereka tidak mendapatkan bahan,” kata Bukhori dalam diskusi virtual Polemik Trijaya yang bertema ‘Pro Kontra UU Cipta Kerja’ pada Sabtu (10/10/2020) siang.

Informasi dari pihak Sekretariat Jenderal DPR pada Senin (12/10/2020), draf final UU Cipta Kerja berisi 1.035 halaman, Pada versi draf sebelumnya, persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak disebut. Barulah sejak draf versi 9 Oktober 2020 yang berisi 1.052 halaman, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai disebut. Padahal, UU Cipta Kerja sudah disahkan sejak 5 Oktober.

Baca Juga:  KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Pasal 25 ayat (5).

1. Draf 1.028 halaman

Pasal 24 ayat (5): Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha.

2. Draf 905 halaman (5 Oktober 2020, dipublikasikan sejumlah anggota DPR)

Pasal 24 ayat (5): Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah.

3. Draf 1.052 halaman (9 Oktober 2020)

Pasal 24 ayat (5): Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4. Draf 1.035 halaman

Pasal 24 ayat (5): Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan finalisasi naskah UU Cipta Kerja sudah selesai dan membenarkan naskah dengan 1.035 halaman merupakan naskah final.

“Iya, iya (naskah 1.035 halaman itu yang final),” kata Indra Senin (12/10).

Menurut Indra, naskah sejumlah 1.035 halaman itu akan ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin . Setelah itu, barulah naskah akan dikirim ke Presiden Jokowi untuk diundangkan.

Tags: , ,