Berkas Perkara Tiga Eks Pimpinan DPRD Jambi Dilimpahkan ke Pengadilan

Berkas Perkara Tiga Eks Pimpinan DPRD Jambi Dilimpahkan Pengadilan

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melimpahkan berkas perkara atas nama 3 orang tersangka mantan Pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jambi ke penuntutan atau persidangan.

Menurut Ali, persidangan 3 orang terdakwa tersebut akan digelar di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Tiga terdakwa tersebut, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB) serta dua mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (AIS) dan Chumaidi Zaidi (CZ).

“Dalam perkara dugaan korupsi pengesahan RAPBD 2017 dan 2018 atas nama tersangka CB dan kawan-kawan, hari ini JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Jambi Dalam perkara dugaan korupsi pengesahan RAPBD 2017 dan 2018 atas nama tersangka CB (Cornelis Buston) dan kawan-kawan,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

“Selanjutnya, JPU KPK menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” jelasnya.

Baca Juga:  Geledah Rumah Tersangka Abdul Rozaq Muslim, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Dirinya menjelaskan, mereka akan didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 12 huruf a atau kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

“Disamping itu, saat ini KPK masih terus mengembangkan perkara ini dengan mengumpulkan alat bukti dugaan keterlibatan pihak lain. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” terangnya.

Dalam perkara tersebut, KPK total telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan dari jumlah itu, 12 diantaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Perkara tersebut terjadi saat kegiatan penindakan di lapangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 28 November 2017.

Dalam perkembangannya, KPK mengungkap praktek persetujuan itu ternyata tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Baca Juga:  KPK Libatkan PPATK Telusuri Kasus Edhi Prabowo

Diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang persetujuan menagih kesiapan uang persetujuan melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 600juta per orang.

Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang persetujuan dam pengesahan.

Selanjutnya, mereka juga menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp 400 juta, hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100juta, Rp 140juta atau Rp 200 juta.

Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang persetujuan mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta atau Rp 200 juta perorang.

Tags: , ,