Berkas Telah Dilimpahkan, Eks Dirut dan Eks Kepala Divisi Penjualan PT DI Siap Disidang

Berkas Telah Dilimpahkan, Eks Dirut dan Eks Kepala Divisi Penjualan PT DI Siap Disidang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti bersama dua (2) tersangka terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) ke penuntutan. Maka dengan demikian tak lama lagi kedua tersangka tersebut akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor setempat.

Kasus perkara dugaan korupsi yang diduga dilakukan kedua tersangka tersebut terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) Tahun 2007 hingga 2017 yang diduga fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kedua tersangka tersebut adalah Budi Santoso (BS) mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI dan tersangka Irzal Rinaldi Zailani (IRZ) mantan Kepala Divisi Penjualan PT DI.

“Penyidik KPK telah melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk tersangka BS (Budi Santoso) dan IRZ (Irzal Rinaldi Zailani) hari ini,”
kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Menurut Ali, penahanan terhadap keduanya selanjutnya menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari yang terhitung sejak 9 Oktober 2020 sampai 28 Oktober 2020.

“Tersangka BS (Budi Santoso) di Rutan (Rumah Tahanan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan tersangka IRZ (Irzal Rinaldi Zailani) di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” jelasnya.

Baca Juga:  KPK Periksa 6 Saksi Kasus Suap Eks Bupati Lampung Tengah

Ali menjelaskan, JPU KPK akan diberikan waktu selama 14 (2 minggu) terhitung hari kerja untuk segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar).

“Selama proses penyidikan terhadap keduanya telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 107 saksi. KPK telah mengumumkan keduanya sebagai tersangka pada Jumat, 12 Juni 2020,” terangnya.

Sementara itu, kasus ini berawal pada 2008, saat itu Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan sejumlah pihak lainnya yang terlibat melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PT DI.

Budi Santoso yang saat itu masih menjabat sebagai Dirut PT DI dengan dibantu sejumlah pihak lain diduga telah bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PT DI.

KPK menduga bahwa proses untuk mendapatkan dana atau anggaran untuk kebutuhan tersebut dilakukan melalui penjualan dan pemasaran secara fiktif (tidak ada buktinya).

Selanjutnya pada 2008, dibuatlah kontrak kemitraan atau agen antara PT DI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Baca Juga:  Menperin Sebut Peningkatan Pengolahan Sagu Jadi Program Prioritas

Namun anehnya dalam pelaksanaannya, seluruh mitra atau agen tersebut tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama sehingga KPK menyimpulkan telah terjadi pekerjaan fiktif.

Kemudian pada 2011, PT DI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

KPK menduga, terhitung sejak 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT DI kepada 6 perusahaan mitra/agen tersebut terdiri dari pembayaran Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta Dolar Amerika (USD) atau sekitar Rp 125 miliar.

Kasus tersebut berpotensi menimbulkan kerugian anggaran keuangan negara sebesar Rp 330 miliar setelah 6 perusahaan mitra/agen tersebut menerima pembayaran dari PT DI.

KPK menduga terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT DI yaitu Budi dan Irzal, Arie Wibowo Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan serta Budiman Saleh Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI.

Tags: , ,