Dalami Kasus e-KTP, KPK Kembali Periksa Mantan Dirut PNRI

Dalami Kasus E-KTP, KPK Kembali Periksa Mantan Dirut PNRI

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa tersangka Isnu Edhi Wijaya. Yang bersangkutan sebelumnya diketahui merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara Republik Indonesia PNRI).

Menurut Ali, Isnu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

“Penyidik KPK dijadwalkan memeriksa tersangka ISE (Isnu Edhi Wijaya) mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 sampai dengan Mei 2013 dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Baca Juga:  KPK Libatkan PPATK Telusuri Kasus Edhi Prabowo

Sementara itu sebelumnya penyidik KPK sempat memeriksa Isnu, saat itu penyidik sempat bertanya dan menggali keterangan yang bersangkutan mengenai peranan aktifnya pada saat masih menjabat sebagai Dirut Perum PNRI dalam kasus perkara korupsi terkait pengadaan e-KTP yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun Anggaran (TA) 2011.

Isnu sebelumnya diketahui merupakan mantan Ketua Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN, PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra. Sebelumnya pada 13 Agustus 2019, KPK telah mengumumkan 4 orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penanganan kasus perkata dugaan korupsi proyek e-KTP.

Keempat tersangka tersebut masing-masing mantan Dirut PNRI Isnu Edhi Wijaya, Husni Fahmi Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kemudian tersangka Miryam S Haryani mantan Anggota DPR RI 2014-2019 dan Direktur Utama (Dirut) PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PST).

Baca Juga:  Modus Setor Uang Palsu Via ATM Terbongkar di Semarang

Empat (4) orang tersangka tersebut disangkakan teLah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,