Dalami Kasus Jembatan Waterfront City, KPK Panggil 3 Pegawai Wijaya Karya

Dalami Kasus Jembatan Waterfront City, KPK Panggil 3 Pegawai Wijaya Karya

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi. Saksi-saksi tersebut akan diperiksa untuk tersangka Adnan (AN) dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek Jembatan Bangkinang (Waterfront City).

Tersangka Adnan sebelumnya diketahui merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Riau, Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga 2016.

“KPK dijadwalkan¬†memeriksa 3 orang dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka AN (Adnan) yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Marga dan Pengairan Kampar (Riau),” kata Ali Fikri, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Ali menjelaskan, ketiga (3) saksi yang akan diperiksa adalah Bimo Laksono karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Bayu Cahya Saputra Staf Quality Surveyor Wijaya Karya dan Ucok Jimmy pegawai Wijaya Karya.

Baca Juga:  KPK Langsung Tahan Stafsus Menteri KKP Edhy Prabowo

Sebelumnya diberitakan, Adnan bersama Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKS) sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 14 Maret 2019.

Kedua tersangka tersebut (Adnan dan I Ketut Suarbawa) disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kasus ini berawal pada 19 Agustus 2013, saat itu Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City TA 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya.

Kemudian pada Oktober 2013, ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City TA 2013 dengan nilai Rp 15.198.470.500,00 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Adnan diduga meminta pembuatan engineer’s estimate pembangunan Jembatan Waterfront City, Tahun Anggaran (TA) 2014 kepada konsultan. Sedangkan I Ketut Suarbawa diduga telah meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

Baca Juga:  OTT Wali Kota Cimahi, KPK Amankan 10 Orang dan Uang Rp 425 Juta

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan Suarbawa terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City yang dibiayai APBD TA 2015, APBD Perubahan TA 2015, dan APBD TA 2016.

Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp 1 miliar atau 1 persen dari nilai-nilai kontrak. KPK menduga telah terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme terkait pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka.

Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp 50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang secara sejak 2015 dan 2016 dengan biaya sebesar Rp 117.68 miliar.

Tags: , ,