Dampak Positif Pelonggaran PPKM Mikro pada Wisatawan di Solo

Dampak Positif Pelonggaran PPKM Mikro pada Wisatawan di Solo

Seperti yang diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/818 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro jilid 4 mulai tanggal 23 Maret sampai 5 April 2021.

Dalam aturan tersebut Pemkot telah membuka seni pertunjukan, sehingga membuat wisatawan mulai berdatangan ke Solo.

Pada hari Senin (29/3/2021) kemarin, Tuti Orbawati selaku Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata mengatakan, “Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan geliat kepariwisataan di Kota Solo. Kami sangat mengapresiasinya”.

Tuti menyampaikan bahwa sejumlah objek wisata mulai dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Langkah tersebut cukup ampuh dengan datangnya banyak wisatawan ke Solo.

Baca Juga:  Digelar Hybrid dari Solo, IMF 2021 Usung Tema Kebhinekaan

Ia menjelaskan, “Untuk destinasi wisata sudah ada berbagai pelonggaran, begitu juga untuk eventevent yang digelar. Pak Wali (Gibran) sudah menyatakan kalau eventevent seperti ini sudah boleh ditonton oleh masyarakat dengan pembatasan penonton”.

Tuti juga menjelaskan bahwa dengan sesuai aturan yang ada, sebelum lokasi pentas seni pertunjukan dibuka dilakukan pengecekan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Solo.

Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran protokol kesehatan di lokasi wisata.

Untuk informasi, merintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro selama 14 hari. Perpanjangan itu dimulai pada 23 Maret hingga 5 April 2021.

Baca Juga:  Digelar Hybrid dari Solo, IMF 2021 Usung Tema Kebhinekaan

Selain diperpanjang, kegiatan PPKM kali ini juga semakin diperluas di sejumlah provinsi. Semula, terdapat 10 provinsi yang menerapkan kebijakan ini yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan tersebut dengan tambahan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Tags: , ,