Data Penerima BST Pusat Dan Daerah Berbeda, Apa Kata FX Rudi?

Data Penerima BST Pusat Dan Daerah Berbeda, Apa Kata FX Rudi?

FX Hadi Rudyatmo selaku Wali Kota Solo meminta kepada pemerintah pusat untuk menggunakan data sistem informasi kesejahteraan elektronik atau E-SIK milik Pemkot Solo dalam penyaluran bantuan sosial tunai atau BST.

Hal tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran, karena pendataan E-SIK sampai tingkatan terbawah yakni RT/RW.

E-SIK membagi data keluarga menjadi beberapa kategori, di antaranya yakni miskin, rentan miskin, dan sangat miskin.

Wali Kota Solo itu menyampaikan bahwa per Januari 2021, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BST sempat berkurang sekitar 9.000 yang kemudian terdata kembali.

Sementara BNPT, datanya sempat berkurang 4.000-an KPM kemudian kembali 1.000 KPM.

Itu artinya masih tersisa 3.000-an yang belum kembali terdata.

Baca Juga:  Gibran Jadi Wali Kota Solo, Selvi Ananda Akan Jabat 2 Posisi Penting

Rudy, sapaan akrab Wali Kota Solo itu mengatakan, “Kami sudah punya aplikasi E-SIK yang mendata warga miskin, rentan miskin, dan sangat miskin. Kalau aplikasi ini mau dipakai, negara tidak akan kecolongan. Karena kami sudah bisa langsung melihat data warga tersebut, seperti apa isi rumahnya, sudah dapat bantuan apa saja dari pemerintah”.

Seperti yang diketahui, dalam kunjungannya ke Solo pada hari Jumat (29/1/2021) lalu, Menteri Sosial yakni Tri Rismaharini menyebut bahwa 40 kepala daerah Indonesia belum menyerahkan data perbaikan penerima bantuan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) 2021.

Risma mengungkapkan terkait sejumlah permasalahan mengenai data penerima bantuan Kemensos di lapangan.

Risma mengatakan, “Saya takut jika data penerima bantuan bermasalah tersebut tidak diperbaiki. Apakah orang itu benar ada atau seperti apa saya tidak tahu. Sampai akhir Januari ini ada tambahan sebanyak 560.000 orang yang layak mendapatkan bantuan program dari Kemensos. Tambahan tersebut tercatat data nasional seluruh Indonesia”.

Baca Juga:  Gibran Dilantik Jadi Wali Kota, Ini Harapan PKS Solo

Ia pun meminta para kepala daerah memperbaiki data lantaran tidak sesuai data kependudukan.

Perbaikan data mulai pada pekan pertama dan kedua Januari 2021.

Tags: , ,