Diplomat Muda Indonesia Silvany Austin Pasaribu Pukul Telak Vanuatu Soal Papua

Silvany Austin Pasaribu,seorang diplomat muda perwakilan Indonesia, melontarkan jawaban yang tegas kepada Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman yang membahas mengenai masalah Papua. Berkat ketegasannya itu, Silvany kini menjadi perbincangan di media sosial.

Untuk informasi, sosok Silvany kini menjabat Sekretaris Kedua untuk Urusan Ekonomi I untuk Perutusan Tetap RI di PBB, New York, AS. Sebelumnya, ia pernah menjadi Atase Kedutaan RI di Inggris.

Profil singkat Silvany Austin Pasaribu

Sebelum berkarir sebagai diplomat, Silvany menempuh pendidikan S1 di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Setelah lulus, Silvany kemudian mulai bekerja di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan sempat menempuh pendidikan S2 di Universitas Sydney, Australia.

Jawaban Silvany Atas tuduhan Perdana Menteri Vanuatu

Silvany sebagai wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat, membantah isu pelanggaran HAM yang diangkat oleh Vanuatu. Silvany, dalam menggunakan hak jawabnya ia menegaskan bahwa tuduhan Vanuatu merupakan hal yang memalukan. Vanuatu, menurutnya, terlalu ikut campur urusan dalam negeri dari sebuah negara.

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Baca Juga:  KPK Periksa Eks Anggota DPRD Sumatera Utara Syamsu Hilal

Ketika mengomentari pernyataan Perdana Menteri Vanuatu, Silvany mengatakan, “Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB”.

Ia menambahkan, “Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya”.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri”, katanya.

Pasalnya, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua (sebuah tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme).

Ia juga menegaskan, “Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,”

Ia menjelaskan bahwa sejak 1945, Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia yang merupakan keputusan final dan tidak dapat diubah. Hal ini juga telah didukung dengan tegas oleh PBB serta komunitas internasional sejak beberapa dekade lalu.

Baca Juga:  DPR Setujui Anggaran Mobil Dinas Pimpinan KPK

“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Silvany.

Dalam pernyataannya itu, Silvany juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, justru “menceramahi” Indonesia mengenai isu HAM di Papua.

Seperti yang telah ramai diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuduh bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua, dan masih berlanjut hingga saat ini. Menurut Bob, dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua. Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

Bob menyatakan, “Saya meminta pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik”.

Tahun lalu, Vanuatu juga menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.

“Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yang menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua,” kata Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas pada 2019.

Tags: , ,