Denda Rp 4,1 Juta Terkumpul dari 442 Orang yang Terjaring Razia Protokol Kesehatan di Karanganyar

Denda Rp 4,1 Juta Terkumpul dari 442 Orang yang Terjaring Razia Protokol Kesehatan di Karanganyar

Tim gabungan yang terdiri atas Satpol PP, Polres, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dishub PKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes) Karanganyar, dan lain-lain secara rutin telah menggelar razia protokol kesehatan.

Mereka rutin melaksanakan operasi setiap Senin-Jumat. Pada kondisi tertentu operasi gabungan tersebut juga melakukan razia saat akhir pekan.

Dimulai 5-30 Oktober 2020, sebanyak 442 orang telah terjaring operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Karanganyar.

Dari jumlah orang yang terjaring tersebut, sebanyak 185 orang memilih sanksi administratif atau denda Rp 20.000 sementara sisanya memilih sanksi sosial.

Sinung Wardhana selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Karanganyar menyampaikan bahwa operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 akan digelar hingga Desember 2020.

Baca Juga:  Pasar Gede Sisi Timur Ditutup Sepekan Imbas 11 Pedagang Positif Covid-19

Pada hari Selasa (3/11/2020) kemarin, Sinung menuturkan, “Sesuai surat dari Bupati Karanganyar. Sehari satu kali dan lokasi ditentukan tim gabungan. Misal Selasa di Siwaluh (Karanganyar), Senin di Kebakkramat dari jam 07.00 WIB sampai 08.00 WIB. Kami lakukan Senin sampai Jumat, tetapi lokasi berpindah-pindah. Polres Karanganyar yang menentukan”.

Ia juga mengatakan bahwa tim gabungan akan memberikan pilihan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan yang terjaring razia.

Jika keberatan membayar denda Rp 20.000, mereka bisa memilih sanksi sosial diantaranya menyanyikan lagu nasional atau menghafalkan Pancasila.

Uang denda kemudian dikelola oleh Dinas Kesehatan Karanganyar, yang hingga saat ini total sementara terkumpul adalah Rp 4,1 juta.

Baca Juga:  Ratusan Aparat Gabungan Bersiaga Untuk Amankan Debat Kedua Pilkada Solo

Sinung menjelaskan, “Uang itu langsung disetorkan ke kas daerah. Kami hanya mendapatkan laporan transaksi saja dari Dinkes”.

Selain itu, jumlah pelanggar yang memilih sanksi sosial lebih banyak ketimbang sanksi denda.

Namun, tidak semua pelanggar yang memilih sanksi sosial itu bisa menyelesaikan hukuman.

Sinung mengatakan bahwa beberapa waktu lalu mereka melaksanakan operasi gabungan di Terminal Mojogedang, Colomadu, perempatan Kebakkramat, Jumantono, dan lain-lain.

Ia menjelaskan, “Yang di wilayah perkotaan relatif sudah taat. Ini kami menyasar di daerah terutama yang berdekatan dengan wilayah lain. Masih banyak yang melanggar ya. Peningkatan jumlah pelanggar itu karena masyarakat yang melintas di wilayah itu dari Soloraya dan sekitarnya,” pungkasnya.

Tags: , ,