Dewan Pengawas KPK Akan Gelar Sidang Kode Etik Ketua KPK Firli Bahuri Pada Hari Kamis

Dewan Pengawas KPK Akan Gelar Sidang Kode Etik Ketua KPK Firli Bahuri Pada Hari Kamis

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK dijadwalkan akan menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri pada Kamis (24/9/2020) mendatang.

Persidangan dugaan pelanggaran etik tersebut terkait dengan penggunaan sarana transportasi helikopter mewah saat Firli Bahuri melakukan perjalanan dari Palembang (Sumatera Selatan) ke Baturaja saat pulang ke kampung halamannya.

“Sidang putusan dengan atas nama terperiksa FB (Firli Bahuri) dilaksanakan pada hari Kamis (24/9) pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Ali menjelaskan, Dewas KPK menurut rencana juga akan menggelar sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap pada Rabu (23/9/2020) besok.

Baca Juga:  Upacara Pembukaan Pospenas IX 2022 Solo di Stadion Manahan Berlangsung Meriah

“Sidang putusan dengan terperiksa YPH (Yudi Purnomo Harahap) pada hari Rabu (23/9) besok mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai,” jelasnya.

Ali menjelaskan, persidangan akan dilakukan secara terbuka, karena mengacu pada Pasal 8 Ayat (1) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Sementara itu, salah satu Anggota Dewas KPK Harjono saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa agenda pelaksanaan sidang pembacaan putusan terhadap Firli Bahuri menurut rencana akan digelar pada Kamis lusa.

“Sidang Pak FB (Firli Bahuri) pada hari Kamis, 24 September (2020). Sementara ini tidak ada perubahan,” kata Harjono.

Harjono menjelaskan, terkait adanya seorang Anggota Majelis Etik Syamsuddin Haris dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19, maka Syamsuddin dapat diganti dengan Anggota Dewas KPK lainnya terlebih dahulu saat membacakan hasil putusan sidang etik.

Baca Juga:  Ganjar Pranowo Meminta Pemerintah Mendaftarkan Kebaya ke UNESCO

“Bisa diganti, hanya baca karena putusannya (hasil putusan sidang etik) kan sudah ada,” pungkas Harjono.

Tags: , ,