Dewas KPK: Firli Minta Dugaan Gratifikasi Rektor UNJ Ditangani KPK

Dewas KPK: Firli Minta Dugaan Gratifikasi Rektor UNJ Ditangani KPK

Salah satu Anggota Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris dalam persidangan mengatakan, sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri saat itu memerintahkan agar dugaan penerimaan gratifikasi rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ditangani langsung KPK meski sebenaranya tidak ditemukan dugaan keterlibatan oknum penyelenggara negara terlibat dalam kasus ini.

“Ini ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) kenapa tidak diambil alih? Saudara pernah jadi direktur penyelidikan, harusnya kan ini ditangani KPK,” tanya Syamsuddin Haris dalam persidangan pembacaan etik di Gedung KPK Lama, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2020).

“Pak itu kan tidak ada penyelenggara negaranya (kata Aprizal), lalu kemudian direspons oleh Ketua KPK (Firli Bahuri) yang mengatakan enggak itu sudah ada pidananya harus KPK yang menangani, saudara silakan hubungi deputi penindakan,” kata Syamsuddin Haris saat menirukan kesaksian Aprizal dan Firli Bahuri.

Pernyataan Syamsuddin tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan etik untuk terperiksa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan (Dumas) Masyarakat KPK.

Sedangkan Majelis etik yang menyidangkan kasus perkara Aprizal masing-masing adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris.

Sementara itu, majelis hakim dalam putusannya menilai Aprizal terbukti keliru dalam menggunakan istilah OTT (Operasi Tangkap Tangan) saat melaporkan kepada pimpinan KPK mengenai pendampingan tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) di tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca Juga:  Selesai Diperiksa KPK, Dadang Suganda: Nanti Akan Saya Buka Keterlibatan Pihak-pihak Lain di Persidangan

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendibud Mukhlis pada 15 Mei 2020 meminta tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK untuk membantu tim Itjen Kemendibud terkait dugaan pemberian suap kepada pejabat Kemendikbud.

Diduga ada upaya untuk mempercepat gelar profesor rektor UNJ dengan pemberi suap adalah Kepala Biro UNJ dan penerima adalah Kepala Biro SDM (Sumber Daya Manusia) Kemendibud dan pejabat terkait lainnya.

Selanjutnya Aprizal menurunkan tim untuk mendampingi kegiatan tersebut pada 20 Mei 2020, namun laporan yang diberikan kepada Deputi PIPM KPK Herry Muryanto dan Deputi Penindakan KPK Karyoto tetap menggunakan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Terperiksa membuat whatsapp adanya OTT hanya berdasar informasi awal yang tidak sesuai di lapangan yaitu pemberian uang bukan untuk mempercepat gelar profesor tapi untuk pemberian THR dan tidak berusaha meralat sehingga informasi tidak sesuai dengan kenyataan realita di lapangan,” tambah Albertina.

Penggunaan istilah “OTT” oleh Aprizal yang juga diteruskan kepada 5 orang Pimpinan KPK sehingga saat itu malah membuat kerancuan.

“Istilah OTT menurut terperiksa hanya meneruskan dari tim satgas (satuan tugas) dengan tidak ada maksud OTT dan mengatakan sudah ada preseden sebelumnya karena istilah OTT untuk mempermudah karena sudah dipahami sebelumnya tapi ternyata bukan untuk mempermudah malah akhirnya dipahami sudah terjadi OTT seperti yang lazim terjadi di kedeputian penindakan KPK,” ungkap Albertina.

Baca Juga:  Kapolsek Klaten Kota Digugat Karena Menahan Penangkap Maling Sepeda

Majelis etik berpendapat bahwa Aprizal tidak patut membuat whatsapp pelaksanaan kegiatan menggunakan istilah “OTT” dengan alasan hanya meneruskan dari tim satgas dan mempermudah bahasa saja.

“Dengan whatsapp seperti itu maka ada yang berpendapat bahwa sudah OTT di Kemendibud tapi ada juga yang berpendapat apa yang dilakukan Dumas sama seperti yang dilakukan saat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu mendampingi Badan Pengawas MA sehingga saling menyalahkan dan menciptakan suasana kerja tidak kondusif,” tambah Albertina.

“Hal tersebut membuat pandangan negatif dari masyarakat dan berdampak pada ketidakpercayaan atau ‘distrust‘ masyarakat terhadap Kedeputian PIPM KPK sehingga terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik pasal 5 ayat 1 huruf a peraturan Dewan Pengawas No 02/2020,” terang Albertina Ho.

“Majelis sependapat dengan pembelaan terperiksa dan pendampingnya bahwa kegiatan di Kemendibud ini bukanlah OTT, yang menjadi permsalahan bukan kegiatan tersebut OTT tapi laporan terperiksa dalam whatsapp ke saksi 1 Karyoto dan pimpinan,” pungkas Albertina Ho.

Tags: , ,