Dewas KPK Sebut Firli dan Karyoto Tak Langgar Kode Etik di Kasus OTT UNJ

Dewas KPK Sebut Firli dan Karyoto Tak Langgar Kode Etik di Kasus OTT UNJ

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Sebelumnya diberitakan, Firli dan Karyoto sempat dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Dewas KPK.

Menurut ICW, diduga ada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam penanganan kasus perkara kegiatan Penindakan di lapangan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

“Pada 9 November 2020, Dewan Pengawas (Dewas) mengirimkan surat kepada Indonesia Corruption Watch (ICW), intinya menyebutkan Firli Bahuri dan Karyoto tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam penanganan perkara OTT UNJ. Dalam surat tersebut Dewan Pengawas mendasari kesimpulannya pada empat hal,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Baca Juga:  KPK Tangkap 17 Orang Dalam Rombongan Menteri KKP Edhy Prabowo

Kurnia menjelaskan, surat dari Dewas KPK itu merupakan balasan terhadap laporan ICW pada 26 Oktober 2020. Kurnia membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan Firli Bahuri dan Karyto melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku berkaitan dengan kasus OTT UNJ.

Kurnia menjelaskan, alasan Dewas KPK yang pertama adalah penanganan kasus tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan oleh KPK atas perintah ketua KPK akibat dari laporan yang kurang lengkap dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang saat itu menyebutkan telah membantu OTT di Kemendikbud.

“Alasan kedua Dewas KPK adalah penerbitan surat perintah penyelidikan telah dikoordinasikan antarkedeputian dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK,” jelasnya.

Baca Juga:  Delapan Parpol Komitmen Antikorupsi

Kurnia menambahkan, alasan ketiga, keputusan ketua KPK agar penanganan kasus tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbud dilakukan oleh KPK telah dikoordinasikan dengan pimpinan KPK lainnya melalui media komunikasi daring sehingga keputusan tersebut bukan inisiatif pribadi Firli Bahuri.

“Alasan terakhir (keempat) kasus yang ditangani dalam penyelidikan KPK, belum ditemukan bukti permulaan yang cukup serta belum terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.

“Maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan ke penegak hukum lain. Mekanisme pelimpahan dalam keadaan tertentu dimungkinkan tidak melalui gelar perkara berdasarkan kebijakan pimpinan KPK,” pungkas Kurnia Ramadhana.

Tags: , ,