Di Karanganyar, Sanksi Denda Rp20.000 Belum Berlaku Efektif

Di Karanganyar, Sanksi Denda Rp20.000 Belum Berlaku Efektif

Seperti diberitakan sebelumnya, hari Kamis (1/10/2020) lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mulai memberlakukan denda Rp 20.000 untuk masyarakat yang terjaring operasi penertiban protokol kesehatan.

Meski menuai pro dan kontra, penerapan sanksi ini tetap diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19

Juliyatmono selaku Bupati Karanganyar, menginginkan penerapan denda tersebut bagi pelanggar protokol kesehatan dapat menekan persebaran Covid-19.

Pihaknya meminta aparat pemerintah tidak berlaku keras saat mengingatkan dan menertibkan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Jumat (02/10/2020) kemarin, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP serta para relawan menggelar operasi Yustisi.

Operasi yustisi tersebut dilakukan di sejumah titik, seperti di Kawasan Colomadu dan jalan Lawu Karanganyar.

Baca Juga:  Kemendikbud Sebut 123 Mahasiswa Positif Covid-19 Pasca Demo UU Cipta Kerja

Namun, rencana Pemkab Karanganyar menerapkan sanksi denda Rp 20 ribu bagi warga yang tidak menerakan protokol kesehatan belum berlaku efektif.

Dalam operasi yustisi tersebut, sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker, masih diberikan hukuman berupa sanksi push up, menyanyikan lagu kebangsaan serta melafalkan Pancasila.

Joko Purwanto selaku Kepala seksi (Kasi) penindakan Perda Satpol PP Karanganyar menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahapan proses penegakan Perda.

Menurutnya, sambil menunggu Perbup baru, operasi disiplin penerapan protokol kesehatan terus dilakukan.

Joko menuturkan, “Penerapan sanksi denda pekan depan baru kita lakukan. Saat ini masih dalam tahapan proses. Dalam operasi ini, selain memberikan hukuman berupa sanksi, kita juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang terjaring operasi”.

Tags: , ,