Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Dirut PT CMIT Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut terdakwa Rahardjo Prajihno, Direktur Utama (Dirut) PT CMIT dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Demikian pernyataan jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar secara online (daring) langsung dari Gedung KPK Jakarta dan juga dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut jaksa, terdakwa Rahardjo terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebesar Rp 60 miliar dalam proyek perangkat transportasi informasi terintegrasi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia.

“Menjatuhkan (menuntut) pidana terhadap terdakwa (Rahardjo Prajihno) dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 600.000.000 kepada terdakwa (Rahardjo Prajihno) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Jaksa menilai Rahardjo telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Rahardjo juga disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Baca Juga:  Perjalanan Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Dalam kesempatan ini, jaksa juga menuntut Rahardjo dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 60 miliar. Menurut Jaksa, jika terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut dalam sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, asetnya akan dirampas dan dilelang atau ditambah dengan hukuman 3 tahun penjara.

Menurut jaksa, sesuai dengan ketentuan jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. Jaksa KPK juga meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Baca Juga:  Gelar Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, KPK Ingatkan Kasus Tahun Politik

Jaksa menyebut hal memberatkan bahwa terdakwa Rahardjo tidak merasa bersalah dan memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mempunyai itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmatinya.

Jaksa juga tak lupa menyebut hal yang meringankan terdakwa, salah satunya yang bersangkutan sudah berusia lanjut dan belum pernah dihukum sebelumnya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Dalam kasus ini, Rahardjo didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 60 miliar dalam proyek perangkat transportasi informasi terintegrasi (backbone coastal surveillance system) pada Bakamla RI. Perbuatan Rahardjo merugikan negara Rp 63 miliar.

Perbuatan itu dilakukan bersama dengan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Bakamla RI, Leni Marlina selaku ketua unit pengadaan Bakamla RI dan Juli Amar Ma’ruf selaku anggota atau koordinator ULP Bakamla RI pada bulan Maret 2016 sampai Desember 2016.

Tags: , ,