DPR Setujui Anggaran Mobil Dinas Pimpinan KPK

DPR Setujui Anggaran Mobil Dinas Pimpinan KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui atau sepakat terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan masing-masing Pimpinan, Dewas Pengawas (Dewas) dan Pejabat Struktural di lingkungan KPK.

“Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk Pimpinan, Dewas (Dewan Pemgawas) dan Pejabat Struktural di lingkungan KPK,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp1,45 miliar. Sementara empat (4) Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar.

Baca Juga:  Jokowi Belum Teken Omnibus Law

Menurut Ali, saat ini lembaganya tidak memiliki mobil dinas jabatan baik untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK. Ali menjelaskan mengenai besaran rincian anggaran untuk pengadaan mobil dinas itu saat ini memang belum final.

“(Pengadaan mobil dinas) masih dalam pembahasan terutama terkait detil rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, untuk jumlah unit mobil dinas akan mengacu kepada Peraturan Komisi mengenai Organisasi dan Tata Kerja (Perkom Ortaka) yang masih dalam harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

“Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan Menteri Keuangan dan e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” terangnya.

Baca Juga:  KPK Panggil 2 Saksi Kasus Mantan Bupati Bogor

Sementara itu sebelumnua Asrul Sani, Anggota Komisi III DPR RI juga membenarkan pihaknya menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas di lingkungan KPK.

“Soal anggaran pengadaan mobil di KPK, Komisi III hanya menyetujui jumlah dan peruntukan besarannya saja, karena memang DPR tidak boleh masuk dalam pembahasan satuan tiga dari mata anggaran K/L,” kata Asrul Sani.

“Karena itu yang kami (Komisi III DPR) setujui adalah kebutuhan anggaran pengadaan mobil KPK secara keseluruhan jadi soal bukan alokasi mobilnya untuk siapa, harganya masing-masing berapa, dan jenis atau mereknya apa,” pungkasnya.

Tags: , ,