Dua Saksi Kembali Diperiksa KPK Terkait Proyek Fiktif Waskita Karya

Dua Saksi Kembali Diperiksa KPK Terkait Proyek Fiktif Waskita Karya

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK dijadwalkan memeriksa 2 orang saksi untuk tersangka Yuly Ariandi Siregar (YAS). Yuly sebelumnya diketahui merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Menurut Ali, saksi-saksi tersebut akan diperiksa terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif sejumlah proyek yang sebelumnya dikerjakan Waskita Karya.

“Yang bersangkutan (2 orang) akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka YAS (Yuly Ariandi Siregar/mantan pejabat Waskita Karya),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10.2020).

Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Kelima (5) tersangka tersebut adalah Yuly Ariandi Siregar (YAS), mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Desi Arryani (DSA) dan mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Jarot Subana (JS).

Kemudian tersangka mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakih Usman (FU) dan mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman (FR).

Semua tersangka tersebut diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya selama 2009 sampai dengan 2015.

Selama periode 2009 hingga 2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sedangkan perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering, dan PT Aryana Sejahtera.

Sementara itu berdasarkan laporan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kasus subkontraktor fiktif berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 202 miliar.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,