Dugaan Langgar Kode Etik, ICW Laporkan Ketua KPK dan Deputi Penindakan KPK ke Dewas Pengawas

Dugaan Langgar Kode Etik, ICW Laporkan Ketua KPK dan Deputi Penindakan KPK ke Dewas Pengawas

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya mengatakan, pihaknya telah melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto kepada Dewan Pengawas (Dewas KPK). Menurut Kurnia pelaporan kedua orang itu terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik.

“Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melaporkan Firli Bahuri (Ketua KPK) dan Karyoto (Deputi Penindakan KPK) terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK,” kata Kurnia Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Menurut Kurnia, latar belakang pelaporan ini berkaitan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kurnia menjelaskan, ICW menduga ada beberapa pelanggaran serius yang diduga dilakukan Firli dan Karyoto terkait putusan sidang etik atas nama terperiksa Aprizal Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengaduan Masyarakat KPK.

“ICW mencatat setidaknya terdapat 4 dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi. Pertama, Firli Bahuri bersikukuh untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.

Baca Juga:  OTT Wali Kota Cimahi, KPK Amankan 10 Orang dan Uang Rp 425 Juta

Menurut Kurnia, Aprizal sebenarnya sudah menjelaskan bahwa setelah tim Pengaduan Masyarakat melakukan pendampingan dan tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara. Sehingga berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU KPK, tidak mungkin bagi KPK menindaklanjuti kasus tersebut.

Kurnia menjelaskan, Firli Bahuri sempat menyebutkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditemukan tindak pidananya.

Menurut Kurnia, Firli diduga tidak mengetahui secara persis bagaiamana kejadian sebenarnya. Kurnia berpendapat bahwa hal itu menjadi janggal jika Firli secara langsung begitu saja menyimpulkan terkait adanya dugaan Tindak Pidana korupsi (KPK) dapat ditangani oleh KPK.

Kurnia menilai bahwa tindakan Firli Bahuri dan Karyoto yang saat itu menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

Padahal menurut Kurnia, berdasarkan aturan yang ada di internal KPK, telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh kedeputian penindakan serta para Pimpinan KPK.

Baca Juga:  Ditangkap KPK, Berapa Harta Kekayaan Menteri KKP Edhy Prabowo?

Kurnia menyimpulkan, tindakan Firli Bahuri untuk mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan ataupun mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya.

Kurnia menilai bahwa tindakan Firli Bahuri dan Karyoto itu telah melanggar Pasal 4 Ayat (1) Huruf b, Pasal 5 Ayat (1) Huruf c, Pasal 5 Ayat (2) Huruf a, Pasal 6 Ayat (1) Huruf e, Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, Pasal 7 Ayat (1) Huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

“Kami meminta agar Dewan Pengawas (Dewas KPK) memanggil dan meminta keterangan dari keduanya (Firli Bahuri dan Karyoto) beserta saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan dengan pelaporan tersebut. ICW pun mendesak agar Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto,” pungkas Kurnia Ramadhana.

Tags: , ,