Eks Dirut PNRI Selesai Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

Eks Dirut PNRI Selesai Diperiksa KPK Terkait Kasus e-KTP

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malam ini telah selesai memeriksa Isnu Edhi Wijaya, mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Pemeriksaan dilakukan penyidik di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Yang bersangkutan (Isnu Edhi Wijaya) sebelumnya diketahui merupakan salah satu tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-KTP.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik memeriksa Isnu dalam kapasitasnya sebagai saksi yang juga sekaligus tersangka dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek e-KTP.

“Penyidik menggali keterangan yang bersangkutan (Isnu Edhi Wijaya) mengenai peranan aktifnya saat masih menjabat sebagai Dirut Perum PNRI dalam perkara korupsi terkait pengadaan e-KTP yang diselenggarakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2013,” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Sebelumnya diberitakan, Isnu saat itu diketahui merupakan Ketua Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN, PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra.

“Yang bersangkutan (Isnu Edhi Wijaya/mantan Dirut PNRI) berperan sebagai leader (pemimpin) dari Konsorsium PNRI. Konsorsium PNRI adalah pemenang lelang sekaligus pelaksana proyek e-KTP,” jelasnya.

Sebelumnya pada 13 Agustus 2019 KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Keempat tersangka itu adalah Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi mantan Staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi.

Kemudian tersangka Miryam S Haryani mantan Anggota DPR RI 2014-2019 dan Paulus Tannos Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos.

Keempat (4) orang tersebut disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang kHukum Pidana).

Tags: , ,