Ganjar Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja

Ganjar Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja beberapa waktu lalu mendapat penolakan dari berbagai pihak seperti para pekerja hingga mahasiswa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ganjar Pranowo -Gubernur Jawa Tengah- mengatakan bahwa pihaknya ingin mengajak pengusaha dan pekerja duduk bersama mencari solusi terbaik.

Hal tersebut juga termasuk mendukung upaya judicial review sebagai langkah hukum bila tidak puas atas pengesahan RUU tersebut.

Pada hari Selasa (6/10/2020) kemarin, Ganjar menuturkan, “Pertama yang kita lakukan adalah desiminasi. Kita duduk yuk, ketemu dengan pengusaha dan buruh. Kita ngobrol, mana yang kira-kira menjadi persoalan dan bagaimana kita melaksanakan itu, sehingga semua bisa mengerti”.

Menurutnya, komunikasi di awal akan lebih baik bagi seluruh pihak. Dia juga membuka ruang diskusi dan mengapresiasi seluruh pihak yang tidak menggelar aksi.

Ganjar juga mendukung langkah pengajuan gugatan judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Sehingga ada komunikasi melalui jalur hukum dan politik. Mereka bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus.

Sementara itu, pada hari Selasa (6/10/2020) kemarin, para serikat pekerja dan mahasiwa di eks Karesidenan Surakarta kompak menolak pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Bahkan, ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar aksi di kampus mereka.

Ratusan mahasiswa UNS membawa atribut demo berupa bendera merah putih dan poster penolakan. Dalam aksi tersebut berbagai poster penolakan juga dibawa oleh mahasiswa.

Dalam acara demo tersebut juga diwarnai dengan aksi treatikal mahasiswa. Mereka memparodikan anggota DPR RI saat mengesahkan RUU Cipta Kerja ini. Selain itu, mahasiswa memperagakan DPR yang menolak masukan masyarakat marjinal.

Baca Juga:  Enam Anak Jalanan Diciduk Satpol PP Karanganyar

Muhammad Zainal Arifin -Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS- mengatakan terdapat empat sikap tentang disahkannya RUU Cipta Kerja.

Di antaranya adalah mosi tidak percaya kepada DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo karena mengesahkan RUU Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan rakyat. Mahasiswa menuntut agar Jokowi membatalkan UU ini dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Tags: , ,