Ganjar Pilih Persuasif Ketimbang Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19

Ganjar Pilih Persuasif Ketimbang Sanksi Bagi Penolak Vaksin Covid-19

Dalam menghadapi penolak vaksin Covid-19, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah (Jateng) akan mengutamakan upaya persuasif dan sosialisasi.

Ganjar menyatakan bahwa warga yang menolak vaksinasi akan diberi waktu untuk meyakinkan diri.

Hal ini disampaikan Ganjar usai rapat penanganan Covid-19 dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara virtual, pada hari Senin (15/2/2021) kemarin.

Ganjar mengatakan, “Ya karena keluar aturan sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini. Jadi yang belum setuju bisa kita arahkan kita tarik ke belakang saja (ditunda)”.

Ganjar juga menambahkan bahwa keengganan dan penolakan muncul lantaran mereka butuh diyakinkan dan diberi data.

“Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin,” tuturnya.

Baca Juga:  Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Hampir Selesai, Kapan Peresmiannya?

Oleh karena itu, penundaan pemberian vaksin tidak semata-mata menunggu waktu tapi juga dibarengi sosialisasi.

Ganjar berharap bahwa mereka akan yakin lalu di akhir tahun mendapat vaksin sesuai target Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, keputusan Jateng tidak menerapkan sanksi mempertimbangkan aspek kedaerahan. Dia menegaskan sebaiknya energi penanganan pandemi virus Corona difokuskan pada percepatan vaksinasi.

“Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi perdebatan dihukum–tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya, nanti kita tidak jalan-jalan. Sehingga persuasi lebih penting. Sosialisasi lebih penting”, katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden yang isinya antara lain mengatur mengenai penerapan sanksi administratif maupun pidana bagi orang yang menolak melaksanakan vaksinasi Covid-19.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Baca Juga:  Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Hampir Selesai, Kapan Peresmiannya?

Dalam beleid yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 itu tertulis ancaman sanksi bagi warga sasaran vaksinasi yang kemudian melakukan penolakan.

Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 13A ayat (4) yang dikategorikan menjadi tiga sanksi.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau

c. Denda

Tags: , ,