Ganjar Pranowo Digugat Oleh Pengusaha Karena Naikkan UMP 2021

Ganjar Pranowo Digugat Oleh Pengusaha Karena Naikkan UMP 2021

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021, bakal digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah.

Frans Kongi selaku Ketua Asosiasi Apindo Jawa Tengah menyampaikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang terdampak, sehingga tidak bijak jika UMP tetap mengalami kenaikan.

Pada hari Kamis (5/11/2020) kemarin, Frans menuturkan, “Mestinya formulanya itu tidak pake PP 78 tahun 2015, tapi memakai Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2020”.

Ia menambahkan, “Sudah disiapkan (gugatan), kita masukkan (ke PTUN) besok”.

Menurut Frans, kenaikan UMP dapat memicu lonjakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

UMK yang ditujukan untuk pekerja atau karyawan baru, nanti berpotensi membuat karyawan lama juga meminta kenaikan upah.

Ia menjelaskan, “Memang kita tidak pakai UMP karena yang pakai itu kan karyawan baru dan kita juga memakai UMK. Tapi dengan adanya keputusan ini akan membuat seluruh buruh meminta upahnya ikut naik. Itu yang berat”.

“Kita minta (keputusan kenaikan UMP) itu dicabut. Bukannya kami melawan pemerintah, tapi kami tidak mau mati bersama-sama”, katanya.

Frans sebelumnya juga telah menerangkan bahwa perusahaan yang tidak terdampak pandemi bisa saja menaikkan upah.

Baca Juga:  Ditangkap KPK, Berapa Harta Kekayaan Menteri KKP Edhy Prabowo?

Tetapi saat ini banyak sekali perusahaan yang terimbas pandemi bahkan meminta bantuan ke pemerintah.

Di sisi lain, Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri Sepatu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB Garteks KSBSI) Jawa Tengah sempat menemui Ganjar pada Kamis (5/11/2020) kemarin. Mereka menyatakan siap mendukung Ganjar menghadapi gugatan tersebut.

Totok Susilo -Koordinator Daerah FSB Garteks KSBSI Jateng- mengatakan, “Terkait informasi bahwa SK Gubernur Jawa Tengah ada rencana akan digugat oleh Apindo Jawa Tengah di PTUN. Kami sampaikan bahwa kami akan mendukung Gubernur dan akan menjadi tergugat intervensi apabila itu terjadi gugatan dari Apindo Jawa Tengah ke PTUN. Garteks Jawa Tengah mendukung penuh keputusan Pak Ganjar”.

Menurut Totok, penetapan kenaikan UMP Jateng 2021 sebesar 3,27 persen merupakan sikap yang luar biasa dari Gubernur Jawa Tengah.

Totok menjelaskan, “Walaupun di formula upah berdasarkan PP 78 ketemu di angka 3,33 persen tetapi angka 3,27 persen itu sikap yang luar biasa karena Jabar, Banten, dan Sumut tidak ada kenaikan. Artinya Pak Ganjar telah melakukan diskresinya dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Itu menunjukkan Gubernur pro dengan rakyatnya”.

Baca Juga:  Mantan Napi Kasus Bom Bali Ajukan Permintaan Khusus Kepada Gibran, Apa Itu?

Mengenai rencana gugatan tersebut, Ganjar menyampaikan bahwa hal itu merupakan hak Apindo Jawa Tengah.

Gubernur Jateng itu justru mendorong Apindo untuk meningkatkan komunikasi dan transparan kepada buruh dan karyawan terkait kondisi perusahaan masing-masing.

Ia menuturkan, “(Gugatan) itu haknya Apindo sih ya. Tapi kalau kita melihat tadi dari para buruh kan kita belum selesai. Belum selesai karena setelah ini masih ada UMK. Justru yang kita butuhkan antara buruh dan pengusaha bisa buka-bukaan, transparan, apakah perusahaannya untung atau rugi”.

Orang nomer satu di Jawa Tengah itu juga menjelaskan bahwa dari pertemuannya dengan para buruh garmen, tekstil, kulit, dan sepatu itu diketahui ternyata para buruh juga terbuka. Transparansi dari perusahaan juga dibutuhkan saat ini.

“Kalau mereka perusahaannya untung maka kita fair, kita naikkan bersama. Kalau kemudian rugi silakan bicara dengan kami. Kalaulah kemudian perusahaan rugi mereka (buruh) juga bisa mengerti kok kondisinya”, jelasnya.

Tags: , ,