Ganjar Tetapkan 23 Kabupaten Kota Wajibkan PPKM

Ganjar Tetapkan 23 Kabupaten Kota Wajibkan PPKM

Guna menindaklanjuti terkait keputusan pemerintah pusat tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mengirim surat edaran kepada bupati dan walikota.

Dalam surat tertanggal 8 Januari 2021 tersebut, ditetapkan 23 kabupaten dan kota yang harus memberlakukan PPKM.

Daerah-daerah tersebut yakni Semarang Raya meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri.

Selain daerah yang disebutkan di atas, juga ada penambahan beberapa daerah yaitu Kota Magelang, Kabupaten Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.

Pada hari Sabtu (9/1/2021) ini, Ganjar mengatakan, “Seluruh daerah tersebut wajib memberlakukan PPKM per tanggal 11 Januari hingga 25 Januari dengan berpedoman pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021”.

Baca Juga:  Lahan Pemakaman Jenazah Covid-19 di Solo Mulai Penuh

Dalam surat yang juga dikirimkan kepada Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro tersebut, Ganjar juga menekankan agar melakukan penguatan mengenai protokol kesehatan.

Penguatan protokol kesehatan yang dimaksud adalah 3 M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan serta 3T tracing, test, treatment.

Daerah juga diminta meningkatkan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lain.

Pihaknya juga akan menegakkan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa atau kelurahan dan relawan Satgas Jogo Tonggo.

Pada daerah-daerah yang memerlukan penambahan tenaga kesehatan, Ganjar juga mengijinkan penambahan sendiri.

Caranya adalah bekerjasama dengan organisasi profesi seperti IDI, PPNI, PATELKI, dan lainnya.

Baca Juga:  Ketua NU Solo: Listyo Sigit Prabowo Bisa Minimalisir Konflik

“Perekrutan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan sumber anggaran yang ada seperti APBD, BLUD, dan pembiayaan mandiri,” sambung Ganjar.

Tiap daerah juga diminta agar meningkatkan ketersediaan tempat tidur ICU dan tempat isolasi baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta minimal 30 persen dari ketersediaan saat ini.

Tags: , ,