Gawat, Pilkada Tetap Dilanjutkan Ditengah Pandemi Corona

pilkada serentak 2020

Pilkada dipastikan tidak akan tertunda pada 9 Desember 2020 ditengah pandemi corona meskipun banyak pihak mendesak untuk ditunda.

DPR, pemerintah, dan KPU telah bersepakat pilkada dilakukan sesuai rencana. Komisi II DPR meminta KPU untuk merevisi PKPU secara spesifik untuk mengatur larangan kerumunan dan penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, untuk mencegah kluster baru setelah pilkada (23/9/2020).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan bahwa harus ada aturan hukum yang tegas terkait pelanggaran protokol kesehatan covid-19, sehingga kerumunan masa harus ada larangan perkumpulan seperti rapat umum (23/9/2020).

Doli menjelaskan bahwa media kampanye sekarang ini yang digunakan paslon harus memiliki konten tentang kesehatan, sehingga perlu dilakukan revisi PKPU untuk mengatur untuk semua.

Pelaksanaan kampanye sekarang juga dapat menimbulkan pelanggaran umum di beberapa ketika melaksanakan orasi politik.

Feri Hamsari selaku direktur pusako FH Unand Padang mengungkapkan bahwa pelaksanaan pilkada 9 desember hanya desakan dari elit partai politik yang sudah berjalan saat ini, namun apakah keadaan tidak akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut nyawa banyak orang (23/9/2020).

Semenjak para paslon mendaftar ke KPU di berbagai daerah tetap terlihat ada perkumpulan massa, yang jelas banyak mengenakan masker namun tidak bisa dipungkiri juga jarak antar pendukung bisa tidak terkendali hingga pengambilan nomor urut juga selalu ada perkumpulan massa.

Hamsari menambahkan bahwa hak dipilih dan hak memilih memang penting dijamin undang-undang, namun kepentingan kesehatan dan keselamatan banyak orang juga jauh lebih penting karena pandemi sedang meningkat.

Tags: , , , ,