Geger Konflik Keraton Solo, Jokowi Dinilai Mampu Redam

Geger Konflik Keraton Solo, Jokowi Dinilai Mampu Redam

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kerabat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat diduga dikurung orang tak dikenal di kawasan Keraton Kulon sejak hari Kamis (11/2/2021).

Dua putri Keraton Solo, penari dan abdi dalem yang sempat dikurung selama tiga hari dua malam itu akhirnya bebas pada hari Sabtu (13/2/2021).

Terkait geger konflik Keraton Solo tersebut, Heri Priyatmoko -Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma- menilai bahwa konflik yang terjadi di dalam Keraton Kasunanan Surakarta tidak memberi teladan kepada masyarakat.

Menurutnya, dibutuhkan peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meredam konflik yang terjadi tersebut.

Pada hari Sabtu (13/2/2021) lalu, Heri menuturkan, “Gegeran kali ini bukan hanya memperlihatkan ketidakakuran mereka, tapi juga kondisi fisik Keraton Solo yang rusak parah. Itu cukup mengagetkan publik. Presiden saya kira harus secepatnya bertindak (mengatasi kondisi fisik Keraton Solo)”.

Seperti yang diketahui, kejadian hari Kamis tersebut adalah bagian dari perseteruan anak keturunan Pakubuwono XII yang belum juga berakhir.

Mengutip dari suara.com, konflik penguasa Keraton Solo sudah berlangsung hampir 17 tahun.

Diawali dari perebutan tahta setelah PB XII mangkat pada 12 Juni 2004 silam.

Baca Juga:  Jumlah Kasus Covid-19 Solo Terus Menurun

Saat itu Sang Raja yang tak memiliki permaisuri dan tidak menunjuk putra mahkota.

Akibatnya anak keturunan PB XII saling klaim sebagai pewaris tahta. Dua kubu saling mendeklarasikan diri sebagai raja Keraton Solo.

Dua kubu tersebut yakni Hangabehi yang kala itu didukung kerabat Keraton lainnya dan Tedjowulan.

Hangabehi yang merupakan putra tertua dari selir ketiga PB XII mendeklarasikan diri sebagai PB XIII pada 31 Agutsus 2004.

Sementara pihak Tedjowulan, yang juga putra PB XII namun dari selir yang berbeda, mendeklarasikan diri sebagai PB XIII pada 9 November 2004.

Sejak itulah, Keraton Solo mulai memiliki raja kembar. Konflik Keraton Solo terus berlanjut meski kedua kubu sepakat berdamai.

Pada 2012, Wali Kota Solo saat itu yakni Jokowi dan anggota DPR Mooryati Sudibyo sempat mendamaikan dua kubu anak raja tersebut di Jakarta.

Alhasil, Hangabehi dan Tedjowulan sepakat berdamai dan menandatangani akta rekonsiliasi. Hangabehi yang merupakan putra tertua PB XII tetap menjadi raja, sedangkan Tedjowulan menjadi mahapatih dengan gelar KGPH (Kanjeng Gusti Pangeran Haryo) Panembahan Agung.

Baca Juga:  Gibran Jadi Wali Kota Solo, Selvi Ananda Akan Jabat 2 Posisi Penting

Meski sudah ada rekonsiliasi, konflik belum berakhir.

Sejumlah keturunan PB XII menolak rekonsiliasi dan mendirikan Lembaga Dewan Adat Keraton dan lembaga itu memberhentikan sang raja.

Lembaga Dewan Adat Keraton Solo berpandangan selama memerintah, Hangabehi beberapa kali melakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sempat jadi perhatian yakni ia tersangkut tindak pelecehan seksual.

Dewan Adat melarang raja dan pendukungnya memasuki keraton dan sejumlah pintu masuk raja menuju gedung utama Keraton Solo dikunci dan ditutup dengan pagar pembatas.

Akibatnya, PB XIII Hangabehi yang sudah bersatu dengan Tedjowulan tak bisa bertahta di Sasana Sewaka Keraton Solo.

Lembaga Dewan Adat sendiri didukung oleh GKR Wandansari, GKRAy Koes Moertiyah, GKR Retno Dumilah, GKR Indriyah serta putri PB XIII, GKR Timur Rumbai Kusumadewayanti dan lainnya.

Pemerintah sebenarnya tak tinggal diam. Presiden Jokowi pernah mengutus anggota Watimpres, Jenderal Purn Subagyo HS, melakukan upaya rekonsiliasi pada 2017. Namun, upaya ini gagal.

Tags: , ,