Gibran Rapat Bareng 6 Bupati Solo Raya, Apa yang Dibahas?

Gibran Rapat Bareng 6 Bupati Solo Raya, Apa yang Dibahas?

Pada hari Selasa (23/3/2021) kemarin, tujuh kepala daerah di Solo Raya bertemu di Balai Kota Solo.

Tujuh pejabat itu membahas mengenai sinergitas antara enam kabupaten dan satu kota tersebut.

Para kepala daerah di Solo Raya itu terlihat berbincang di lobi ruang Wali Kota Solo sebelum acara sosialisasi pencegahan korupsi oleh KPK dimulai.

Tujuh kepala daerah yang dimaksud adalah dari Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten.

Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo menyampaikan bahwa pertemuan tersebut yakni pertemuan kedua setelah sebelumnya dia bertemu dengan Bupati Sukoharjo yakni Etik Suryani bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Gibran mengatakan, “Salah satunya itu (kelanjutan ketemu dengan gubernur). Sabtu kemarin juga sudah ketemu beliau-beliau”.

Gibran mencontohkan adanya pembicaraan tentang konektivitas antara Solo dan Sukoharjo.

Ia ingin agar bus Batik Solo Trans (BST) bisa melintasi kawasan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menambahkan, “Sama Bu Etik bicara konektivitas. Saya minta Bu Etik biar BST bisa masuk Sukoharjo, bus tingkat bisa masuk Solo Baru”.

Orang nomer satu di Solo itu juga membicarakan soal aliran air Cokro Tulung untuk sumber air bersih masyarakat Solo.

Hal tersebut mulai dibicarakan dengan Bupati Klaten yakni Sri Mulyani.

“Sama Bu Yani (Sri Mulyani) bicara masalah Cokro Tulung. Nanti semua bisa dibicarakan”, katanya lagi.

Gibran menuturkan bahwa pertemuan dengan kepala daerah Solo Raya akan dilakukan secara berkala.

Menurutnya, pembicaraan tetap ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

“Nanti akan ada kolaborasi lagi. Apapun yang terjadi di Sukoharjo, Boyolali kan berdampak juga di Solo,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait dengan rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan kepala daerah se-Solo Raya tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan supervisi dalam pencegahan korupsi di daerah.

“KPK mendorong peningkatan tata kelola dalam pencegahan korupsi”, katanya.

Ia menyebut bahwa ada 8 area yang akan diintervensi oleh KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Tags: , ,