Hajatan dan Hiburan di Sragen Dilarang, Karanganyar Bebas Namun Terapkan Protokol Kesehatan

Hajatan dan Hiburan di Sragen Dilarang, Karanganyar Bebas Namun Terapkan Protokol Kesehatan

Seperti yang diketahui, ijin keramaian ditiadakan dan seluruh akvitas dibatasi sejak pandemi Covid-19.

Hal tersebut membuat para pekerja seni di Sragen praktis kehilangan pekerjaannya.

Pekerjaan yang sudah di depan mata, terpaksa harus dibatalkan oleh warga yang akan menggelar hajatan karena tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Dalang Ki Joko Senden, salah satu seniman yang merasakan dampak pandemi mengtakan bahwa dirinya harus kehilangan 40 kegiatan sejak 7 bulan yang lalu.

Pada hari Minggu (18/10/2020) kemarin, Ki Joko Senden menuturkan, “Sejak bulan April sampai Oktober ini, job yang batal sudah 40 kali. Hal itu terjadi karena pihak berwenang tidak mengeluarkan ijin hiburan bagi warga yang akan menggelar hajatan. Kami berharap agar Pemkab Sragen serta aparat penegak hukum bisa memberi toleransi”.

Menurutnya, akibat dibatalkannya pekerjaaannya tersebut, dia harus kehilangan penghasilan yang cukup besar.

Joko juga menyebut bahwa kehilangan penghasilan sebesar Rp 200 juta akibat kehilangan 40 rencana pentas.

Ia menjelaskan, “Saat ini kan lagi musim hajatan. Kami sebagai seniman ya harus nganggur mas. Mau gimana lagi”.

Selain pekerja seni, jasa foto dan video shoting juga mengalami hal yang serupa.

Pemilik video shooting juga beberapa kali harus gigit jari karena jobnya mendadak dibatalkan karena pemilik hajatan tak dapat izin keramaian dari pihak berwenang.

Fathurrrohman -anggota Komisi IV DPRD Sragen- menyampaikan bahwa agar Pemkab Sragen dan pihak berwenang untuk membuka wacana mencarikan solusi untuk ijin hiburan di hajatan.

Pihaknya akan melakukan pendekatan ke pemerintah dan pihak berwenang. Pasalnya, tradisi Sragen diakui tak bisa lepas dari budaya yang cukup tinggi.

“Harus ada solusi. Kalau dibolehkan ada tanggapan, harus seperti apa. Jangan terlalu dipersulit. Saya kira perlu disimulasikan bersama antara pelaku dengan pengambil kebijakan dari pemerintah,” tutur Fathurrrohman.

Sementara itu, Pemkab Karanganyar mengijinkan digelarnya hajatan namun dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan, dalam seteiap prosesi hajatan, selalu mendapat pengawasan dari tim satgas tingkat kecamatan maupun desa.

Tags: , ,