Hong Artha Didakwa Suap Anggota DPR dan Kepala BPJN IX

Hong Artha Didakwa Suap Anggota DPR dan Kepala BPJN IX

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendakwa Hong Artha John Alfred menyuap atau memberikan uang suap kepada Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti sebelumnya diketahui merupakan mantan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

JPU KPK juga mendakwa Hong Artha (Direktur/Komisaris PT Sharleen Raya atau Jeco Group) telah menyuap Amran H Mustary mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp11,6 miliar.

Tujuan pemberian suap itu menurut jaksa agar Damayanti dan Amran dapat mengupayakan atau mengusahakan Hong Arta mendapatkan paket proyek Program Aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2016.

“Terdakwa Hong Artha John Alfred bersama-sama dengan Abdul Khoir Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama dan So Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa memberi uang sejumlah Rp 8 miliar, Rp 2,6 miliar, dan Rp 1 miliar yang masing-masing dalam bentuk dolar AS kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota DPR 2014—2019 dan Amran Hi Mustary selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara,” kata JPU KPK Iskandar Marwanto di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).

Menurut jaksa, pemberian uang sejumlah Rp 8 miliar dalam bentuk dolar AS untuk Amran Hi Mustari ditujukan demi pengangkatan Amran sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Kasus ini berawal pada 10 Juli 2015, saat itu konsultan PT Babilindo Internasional Zulkhaiari Muchtar alias Herry meminta bantuan Hong Arta dan Abdul Khoir. Permintaan itu sebagai pembayaran kekurangan uang suksesi (pengangkatan) Amran menjabat sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar.

Selanjutnya Hong Arta, Abdul Khoir, Amran, Herry dan mantan anggota DPRD Maluku Utara Imran S. Djumadil kemudian melakukan pertemuan pada 12 Juli 2015 di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian disepakati Hong Arta dan Abdul Khoir memberikan Rp 8 miliar kepada Amran.

Sebagai imbalannya, maka Amran berjanji akan mengupayakan keduanya (Hong Artha dan Abdul Khoir) agar mendapatkan paket sejumlah proyek di wilayah kerja BPJN IX Maluku dan Maluku Utara pada 2016.

Menurut JPU KPK, uang Rp 8 miliar kemudahan diberikan kepada Amran pada 13 Juli 2015 dalam bentuk mata uang asing Dolar Amerika Serikat (USD). Sumber uang berasal dari Hong Arta sebesar Rp 3,5 miliar, sedangkan uang dari Abdul Khoir sejumlah Rp 4,5 miliar.

Uang itu kemudian diserahkan kepada Herry, lalu Herry menyerahkan Rp 7 miliar kepada Amran. Sedangka uang Rp 1 miliar sisanya diambil Herry.

Pada Juli 2015, Abdul Khoir kembali memberikan Rp 1 miliar kepada Amran sebagai uang pengganti kekurangan suksesi selaku Kepala BPJN IX.

Jaksa mengatakan, kemudian ada pemberian lagi uang sejumlah Rp 2,6 miliar dalam bentuk dolar AS kepada Amran H Mustary. Pemberian uang itu untuk pengurusan paket proyek program aspirasi Komisi V DPR. Awalnya uang yang diminta Amran kepada Abdul Khoir sebesar Rp 3 miliar.

Uang yang telah disepakati itu diketahui berasal dari beberapa sumber, masing-masing Hong Arta, Abdul Khoir, Komisaris PT Cahaya Mas Perkara So Kok Seng alias Aseng, Komisaris PT Papua Putra Mandiri Henock Setiawan alias Rino.

Masing-masing pihak telah memberikan sebesar Rp 500 juta. Sedangkan Direktur CV Putra Mandiri Charles Fransz alias Carlos memberikan Rp 600 juta sehingga terkumpul Rp 2,6 miliar. Uang itu kemudian disetor ke rekening bank atas nama Erwantoro, sedangkan kekurangan uang akan diminta ke rekanan lain.

Ternyata tidak ada rekanan lain yang mau memberikan uang tambahan untuk melengkapi Rp 3 miliar. Uang itu kemudian diserahkan Abdul Khoir kepada Amran H Mustary melalui perantaraan Imran S. Djumadil pada 22 Agustus 2015.

Jaksa meyakini pemberian uang Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR RI diduga untuk keperluan bantuan dana kampanye terkaut pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah.

“Yang dilakukan dengan cara masing-masing akan memberikan uang sejumlah Rp 330 juta yang akan dibayarkan lebih dahulu dengan menggunakan uang terdakwa,” ujar JPU KPK.

Hong Arta kemudian mengirimkan uang Rp 1 miliar ke rekening Erwantoro pada 26 November 2015. Setelah uang masuk, Abdul Khoir lantas meminta Erwantoro menukarkan uang itu dalam bentuk Dolar Amerika.

Erwantoro selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Damayanti melalui teman Damayanti, Dessy A. Edwin. Penyerahan uang dilakukan di depan lobi Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen SDA-PUPR).

Hong Arta didakwa telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tags: , ,