ICJR Sebut Penangkapan Warga yang Komentari Gibran Bukan Restorative Justice

ICJR Sebut Penangkapan Warga yang Komentari Gibran Bukan Restorative Justice

Seorang pria berinisial AM, warga Slawi, Tegal diperiksa Polresta Solo usai berkomentar menyinggung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di media sosial.

Komentar AM yang dipersoalkan menyinggung soal jabatan Gibran.

Kombes Pol Ade Safri Simanjutak selaku Kapolresta Solo menjelaskan bahwa AM ditangkap hanya untuk dimintai klarifikasi. Menurutnya, AM mengakui komentar tersebut ditujukan kepada Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Polresta, lanjutnya meminta AM untuk menghapus komentarnya dan meminta maaf kepada Gibran dan warga Solo secara terbuka.

Setelah mendapatkan pembinaan, AM pun akhirnya minta maaf.

“Yang bersangkutan telah menghapus komentar tersebut dan meminta maaf. Maka pendekatan restorative justice kita kedepankan dalam penanganannya,” kata Ade.

Kapolresta menerangkan AM ditangkap karena tidak menghapus komentarnya, padahal sudah diperingatkan melalui direct massage (DM) oleh virtual police.

Sebagai informasi AM ditangkap oleh Polresta Solo karena memberikan komentar di sosial media Instagram, pada akun @garudarevolution tentang keinginan Gibran menyelenggarakan semifinal dan final Piala Menpora di Stadion Manahan Solo

“Tahu apa dia tentang sepak bola, taunya cuma dikasih jabatan saja,” komentar AM di akun itu.

Menurut pihak kepolisian, komentar AM tidak sesuai fakta, sebab Gibran menjadi Wali Kota Solo karena dipilih oleh masyarakat melalui mekanisme Pilkada, bukan diberi jabatan oleh Ayahnya, yakni Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Erasmus Napitupulu selaku Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa penangkapan terhadap AM bukan merupakan pendekatan keadilan restoratif.

Erasmus menyampaikan bahwa restorative justice seharusnya digunakan untuk memulihkan kondisi antara pelaku, korban dan masyarakat.

Sedangkan dalam kasus ini, menurutnya, tidak jelas siapa yang dianggap sebagai korban.

Dilansir dari kompascom, melalui keterangan tertulisnya pada hari Selasa (16/2/2021) kemarin, Erasmus mengatakan, “Restorative justice ditujukan untuk memulihkan kondisi antara pelaku, korban dan masyarakat, dalam kasus ini, apabila kasusnya adalah penghinaan, maka siapa korbannya? Sebab Gibran tidak melakukan pelaporan sama sekali”.

Ia menyebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polresta Solo dengan melakukan penangkapan pada AM justru tidak mencerminkan prinsip restorative justice.

Sebab, menurutnya, tindakan tersebut justru hanya menimbulkan ketakutan pada masyarakat.

“Tindakan polisi bukan merupakan restorative justice, dan hal ini sangat berbahaya sebab justru menimbulkan iklim ketakutan pada masyarakat dan tidak memulihkan,” tambahnya.

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mengatur perlindungan terhadap pejabat negara.

Bila pola seperti ini terus terjadi, ia menambahkan, keberadaan polisi virtual atau virtual police berpotensi untuk mengancam dan memperburuk demokrasi.

“Keberadaan polisi virtual justru difungsikan untuk mengawasi perilaku warga negara dalam berekspresi di dalam dunia digital. Hal ini jelas mengancam dan memperburuk demokrasi di Indonesia dan justru menciptakan iklim ketakutan di masyarakat dalam menyampaikan pendapat atau memberikan kritik atas jalannya pemerintahan”, ungkapnya.

Tags: , ,