ICW Laporkan Firli Soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Dewas KPK Sebut Masih Dipelajari

ICW Laporkan Firli Soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Dewas KPK Sebut Masih Dipelajari

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, pihaknya untuk sementara masih mempelajari terkait laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Pimpinan KPK.

Laporan itu ICW tersebut terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam kasus perkara tangkap tangan pejabat di Kementerian Penidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia.

“(Dewas KPK) masih mempelajari terkait laporan (Laporan ICW) itu,” kata Albertina Ho dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya mengatakan bahwa pihanya telah melaporkan Firli Bahuri dan Karyoto kepada Dewas KPK pada Senin, 26 Oktober 2020.

“Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melaporkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK dan Karyoto selaku Deputi Penindakan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ke Dewan Pengawas. Latar belakang pelaporan ini berkaitan dengan kasus OTT Universitas Negeri Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Kurnia Ramadhana.

Baca Juga:  KPK Tangkap 17 Orang Dalam Rombongan Menteri KKP Edhy Prabowo

Berdasarkan petikan putusan etik Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK Aprizal, ICW menduga ada beberapa pelanggaran serius yang diduga dilakukan Firli dan Karyoto.

Pertama, Firli Bahuri bersikukuh untuk mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, Firli menyebutkan bahwa dalam pendampingan yang dilakukan oleh tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditemukan tindak pidananya.

Ketiga, tindakan Firli dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprindik) dan pelimpahan perkara ke kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara yang biasanya dilakukan di internal KPK.

Keempat, tindakan Firli untuk mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan ataupun mendengar masukan dari pimpinan KPK lainnya.

Baca Juga:  KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Sementara itu, berdasarkan empat (4) alasan di atas, maka ICW menduga tindakan Firli Bahuri dan Karyoto telah melanggar sejumlah pasal yang berlaku tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Diantaranya Pasal 4 Ayat (1) Huruf b, Pasal 5 Ayat (1) Huruf c, Pasal 5 Ayat (2) Huruf a, Pasal 6 Ayat (1) Huruf e, Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, Pasal 7 Ayat (1) Huruf b, Pasal 7 Ayat (1) Huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Tags: , ,