ICW Minta KPK Awasi Persidangan Tingkat PK

ICW Minta KPK Awasi Persidangan Tingkat PK

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, sudah saatnya dilakukan pengawasan dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA), khususnya dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut Kurnia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya sudah saatnya mengawasi jalannya persidangan PK para pelaku korupsi (koruptor) yang belakangan ini justru semakin marak terjadi.

Kurnia mengatakan, “KPK harus mengawasi persidangan-persidangan di tingkat PK (Peninjauan Kembali) di masa mendatang”.

Menurutnya, dampak pertama keringanan hukuman itu justru membuat pemberian efek jera (koruptor) akan semakin menjauh. Dampak kedua, kinerja penegak hukum dalam hal ini KPK akan menjadi sia-sia (tidak berguna).

Dalam kesempatan ini, ICW juga meminta kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin agar segera melakukan evaluasi terkait penempatan maupun kinerja hakim-hakim dalam persidangan PK itu. Menurutnya, masih banyak hakim yang menjatuhkan vonis ringan dalam kasus-kasus korupsi.

Baca Juga:  KPK Kembali Periksa 5 Saksi Kasus Jembatan Waterfront City

Kurnia dalam hal ini juga meminta kepada Komisi Yudisial (KY) lebih aktif terlibat dalam melihat dan mengawasi jika ada potensi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan kasus perkara korupsi.

Menurut Kurnia, salah satu keringanan putusan PK yang dijatuhkan MA terhadap terpidana Anas Urbaningrum itu sudah terang benderang telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi.

“Kesimpulan (ICW) itu bukan tanpa dasar, sepanjang 2019 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi (koruptor) hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Jadi, bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi jika lembaga kekuasaan kehakiman saja masih menghukum ringan para koruptor,” pungkasnya.

Tags: , ,