Jawaban Tantri Abeng Terkait Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Apa Kata Tanri Abeng?

Tanri Abeng, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), percaya bahwa dengan adanya rangkap jabatan yang terjadi dalam perusahaan dalam negeri dapat menyebabkan adanya conflict of interest. Apalagi jika posisi tersebut diisi oleh pejabat negara yang mempersiapkan kebijakan-kebijakan untuk industri.

Menurutnya, posisi Komisaris perusahaan BUMN yang diduduki pejabat dari pemerintah memang memiliki kelebihan bagi perusahaan. Ini dampak positif dari informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dianggap berkontribusi pada pengembangan perusahaan BUMN.

“Tapi kerugiannya dua yang paling penting diperhatikan pasti ada conflict of interest,” kata Tanri dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Rabu (8/7/2020).

Dia mengatakan, adanya pejabat dari pemerintah di perusahaan BUMN dinilai dapat menimbulkan bias terhadap satu perusahaan saja. Padahal pemerintah harus juga memperhatikan kepentingan perusahaan-perusahaan lain yang ada di industri tersebut.

Baca Juga:  Mahfud MD Ditantang FPI Untuk Tracing di Solo & Surabaya

Selain itu, manajemen waktu juga perlu diperhatikan dengan adanya rangkap jabatan ini. Posisi komisaris yang terutama diisi oleh pejabat eselon 1 di pemerintahan dinilai tak akan memiliki waktu yang cukup untuk perusahaan dan untuk posisinya di pemerintahan.

“Tapi yang paling parah pada umumnya para pejabat yag posisinya level eselon 1 tidak akan punya waktu dicurahkan mengikuti rapat dan kontribusi pengelolaan BUMN. Komisaris adalah bagian manajemen, direksi dan komisaris harus jadi satu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan penting,” tegasnya.

Ombudsman Republik Indonesia hingga akhir 2019 menemukan adanya indikasi rangkap jabatan komisaris dengan jumlah cukup besar di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rangkap jabatan ditemukan di 397 pada BUMN dan 167 di anak usaha BUMN.

Baca Juga:  Berkas Lengkap, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Segera Disidang

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan mayoritas komisioner ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pemasukan yang signifikan. Komisaris yang menempati posisi rangkap ini juga diindikasikan memiliki rangkap penghasilan.

“Jadi kalau kita lihat sekian banyak ini menyebar di hampir kebanyakan BUMN yang ciri khasnya tidak memiliki pendapatan yang signifikan maupun untung yang bagus bahkan beberapa rugi,” kata Alamsyah.

Dia mengatakan bahwa rangkap penghasilan ini sudah pernah disampaikan langsung kepada pemerintah, tetapi sayangnya, kondisi tersebut masih belum berubah padahal kondisi tersebut menunjukkan etika.

“Ini berbahaya jika dibiarkan terus konflik kepentingan ini akan lebih besar,” imbuhnya.

Tags: , ,