Jokowi Ancam Pidana Bagi Peserta Kartu Prakerja Palsu

Jokowi Ancam Pidana Bagi Peserta Kartu Prakerja Palsu

Setelah kontroversi mencuat, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi mengenai aturan soal Program Kartu Prakerja. Terkait hal ini, ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Perpres ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 7 Juli 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan, yakni 8 Juli 2020.

Salah satu aturan yang ditambah adalah sanksi bagi penerima Kartu Prakerja namun ternyata tidak berhak. Aturan ini diatur dalam Pasal 31 C dan 31 D.

Dalam 31 C dinyatakan bahwa penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan, wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.

Baca Juga:  KPK Kembali Periksa Satu Saksi Untuk Dalami Tersangka Fathor Rachman

Dalam pasal 31 C butir kedua tertulis, “Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja”.

Mengutip dari CNN pada hari Jumat (10/7/2020) ini, Jokowi menuliskan, “Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penerima Kartu Prakerja yang dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, maka Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Setahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, Apa Komentar Gibran?

Tuntutan ganti rugi bisa dilayangkan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak penetapan ketentuan penerima palsu harus mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan insentif program. Pengembalian dilakukan kepada negara.

Tags: , ,