Jokowi Belum Teken Omnibus Law

Jokowi Belum Teken Omnibus Law

Pihak Istana belum bisa memastikan terkait kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meneken Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pasalnya, pemerintah masih meneliti secara mendalam teknis redaksional.

Pemerintah berharap dan meminta publik agar dapat bersabar.

Untuk informasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur Presiden punya waktu 30 hari untuk meneken atau tidak meneken suatu UU hasil pengesahan DPR sebelum UU itu berlaku.

Donny Gahral Adian -Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP)- mengatakan, “Waktunya belum pasti. Yang jelas karena waktunya 30 hari, jadi sabar saja. Dalam waktu dekat”.

Ia juga menjelaskan bahwa draf UU Cipta Kerja masih berproses di Istana setelah diserahkan. Istana masih akan memeriksa hal teknis dari UU tersebut.

Donny menyampaikan, “Saya kira dipelajari, karena Presiden yang menandatangani jadi harus diperiksa apakah ada kesalahan redaksional atau teknis akan dibereskan dulu baru ditandatangan ini soalnya lembar negara”.

Baca Juga:  Modus Setor Uang Palsu Via ATM Terbongkar di Semarang

Ia juga memastikan, meski masih ada prosedur pemeriksaan hal teknis yang dijalani, tidak ada perubahan substansial di UU tersebut. UU Cipta Kerja masih akan tetap ditandatangani di tengah gejolak di masyarakat.

“Substansi Insya Allah tidak ada perubahan”, katanya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan penghapusan 1 pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja usai disahkan dalam sidang paripurna DPR menunjukkan bahwa UU tersebut telah cacat prosedural dan membuatnya menjadi tidak sah.

Bivtri mengatakan, untuk membatalkan peraturan itu, membutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Ia menjelaskan, “Secara prosedural ini sudah cacat hukum, cacat prosedural dan membuatnya menjadi tidak sah. Cuma dalam hukum tata negara, tidak sah itu tidak otomatis batal, harus dimintakan pembatalan, bisa ke MK atau kalau presidennya responsif dia perbaiki dulu dengan keluarkan Perppu, karena ini sudah ngaco”.

Baca Juga:  Simulasi PTM SMP di Solo Disetop Sementara. Ada Apa?

Di sisi lain, Dini Shanti Purwono -Juru Bicara Presiden Bidang Hukum- mengakui ada penghapusan pasal dalam Omnibus Law 1.187 halaman.

Yakni, Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun Dini memastikan bahwa perubahan itu merupakan hasil kesepakatan panitia kerja di DPR sebelum pengesahan di paripurna yang ternyata masih tercantum di draf.

Dini mengatakan, “Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing“.

Seperti yang diketahui, pengesahan omnibus law di tingkat parlemen telah memicu perdebatan luas. Kontroversi menguat menyusul adanya temuan perubahan halaman dan dugaan perombakan substansi.

Tags: , ,