Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras

Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras

Untuk informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut Peraturan Presiden (perpres) mengenai izin investasi minuman keras (miras) atau minuman alkohol.

Perpres tersebut tertuang dalam Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditanda tangani oleh Jokowi pada 2 Februari 2021.

Sang kepala negara membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, di antaranya adalah ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

Dalam konferensi pers pada hari Selasa (2/3/2021) kemarin, Jokowi menuturkan, “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut”.

Seperti yang diketahui, aturan ini sempat mengundang pro dan kontra di masyarakat.

Kalangan penolak menilai peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tersebut tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras.

Sementara pihak yang mendukung menyebut investasi minuman alkohol bakal membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan mengendalikan peredarannya yang saat ini sembunyi-sembunyi.

Deputi Deregulasi Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot, mengatakan ide membuka industri minuman beralkohol sudah dibahas sejak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan.

Dengan tujuan untuk mendorong terbukanya usaha mikro dan menengah di daerah. Selain juga demi melindungi masyarakat yang mengonsumsi minuman tersebut.

Pasalnya selama ini peredaran minuman beralkohol tidak terkontrol sehingga kerap memakan korban.

Pada Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut bidang-bidang yang dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Namun demikian, hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini, mulai dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Tags: , ,