Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Jokowi Minta Vaksin Covid-19 Harus Lewati Uji Klinis yang Benar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharap vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan ke masyarakat harus melalui uji klinis yang benar sehingga dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya.

Presiden, dalam rapat terbatas Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Merdeka, hari Senin mengatakan pemerintah tidak ingin ada sedikitpun masalah yang berdampak pada masyarakat penerima vaksin.

Jokowi menuturkan, “Kalau disuntik betul-betul melalui sebuah tahapan-tahapan, uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketikdakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini”.

Jika ada satu saja tahapan uji klinis yang terlewat, maka hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Jokowi juga khawatir masyarakat justru ramai-ramai akan menolak vaksinasi apabila pemerintah tergesa-gesa.

“Hati-hati jangan sampai tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga standar kesehatan dinomorduakan,” katanya.

“Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru tanpa ikuti koridor-koridor ilmiah yang ada,” tambahnya.

Sekarang ini, semua pihak, baik itu masyarakat, peneliti, akademisi dan pihak lainnya, memantau proses pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 di Indonesia. Maka itu, seluruh tahapan pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 harus sudah sesuai dengan kriteria ilmiah.

Baca Juga:  KPK Serahkan Empat Aset Senilai Rp 56 Miliar Ke Tiga Lembaga Negara

Di satu sisi, memang pemerintah membutuhkan kecepatan dalam pengadaan vaksin Covid-19. Namun, kata Presiden, gerak cepat dalam pengadaan vaksin harus tetap mengikuti perencanaan dan persiapan yang matang.

Jokowi menegaskan, “Karena setelah saya detailkan, ini menyangkut banyak hal aspek yang kita harus siapkan dahulu, kita harus persiapan secara matang”.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyepakati pembelian vaksin dari empat perusahaan di luar negeri. Empat perusahaan itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, Sinovac, dan Astrazeneca. Keempat vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis fase 3.

Pemerintah awalnya menargetkan vaksinasi bisa mulai dilakukan pada November. Namun, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut kemungkinan vaksinasi Covid-19 molor dari rencana pemerintah disebabkan tidak adanya surat otorisasi penggunaan darurat (emergency use authorization) yang menjadi wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ahli Kebijakan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengungkapkan bahwa pengembangan vaksin memiliki lima tahap sebelum memasuki masa produksi secara massal.

Baca Juga:  KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta

“Proses awal yang harus dilakukan adalah penelitian dasar, kemudian dilakukan uji pre-klinis, baru kemudian tiga fase uji klinis,” jelasnya.

Setelah lulus fase uji klinis tiga baru kemudian bisa diajukan untuk persetujuan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Di tahap persetujuan, atau paling akhir inilah keputusan EUA bisa diambil atau tidak.

Direktur Registrasi Obat Badan POM, Lucia Rizka Andalusia, mengungkapkan bahwa EUA bisa diambil bila memang kondisi keperluannya genting dan sudah lulus uji klinis.

Ia mengatakan, “Jika kita tidak melakukan uji klinis di Negara sendiri, kita bisa menggunakan data uji klinis yang dilakukan di negara lain (untuk memutuskan Emergency Use Authorization)”.

“Demikian juga untuk vaksin ini, uji klinisnya bukan hanya dilakukan di Indonesia tapi dilakukan di multi center, dilakukan di beberapa negara secara bersamaan,” tambahnya.

Pemerintah melalui Badan POM terus melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan data khasiat dan keamanan vaksin secara lengkap.

Tags: , ,