Jokowi Siap Dikritik, Pakar UNS: Hanya Pidato Normatif

Jokowi Siap Dikritik, Pakar UNS: Hanya Pidato Normatif

Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya di Laporan Tahunan Ombudsman secara virtual pada hari Senin (8/2/2021) lalu.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” ujar Jokowi.

Sehubungan dengan itu, Waluyo selaku pakar kebijakan publik Universitas Sebelas Maret (UNS) turut merespon terkait hal ini.

Waluyo menilai bahwa ungkapan Jokowi tersebut hanya sebagai pidato normatif.

Baca Juga:  Proyek Revitalisasi Jembatan Mojo Sudah Dimulai, Hanya Kendaraan Roda 2 yang Bisa Lewat

Ia menilai pidato tersebut menyesuaikan momen, termasuk pula karena menjelang Hari Pers Nasional.

Mengutip dari detikcom pada hari Rabu (10/2/2021) kemarin, Waluyo mengatakan, “Itu kan mungkin pernyataan normatif saja. Termasuk itu kan menjelang Hari Pers Nasional, jadi memang wajar kalau beliau menyampaikan seperti itu”.

Ia juga menyoroti kekhawatiran masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Pasalnya, sudah banyak kritikus yang pada akhirnya harus berurusan dengan hukum.

Waluyo juga menyebut bahwa seharusnya penegak hukum tetap harus bekerja dengan objektif.

Penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.

Waluyo menjelaskan, “Memang ada sisi singgungan antara penegakan hukum dengan kepentingan. Tapi kalau bicara hukum seharusnya tidak tebang pilih. Secara konsisten menegakkan hukum”.

Baca Juga:  Pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo Hampir Selesai, Kapan Peresmiannya?

Adapun masyarakat saat ini sudah terbiasa melakukan kritik melalui media sosial.

Tetapi di sisi lain, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik masih menjadi momok bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.

“Sebetulnya di UU ITE sudah banyak yang bisa ditegakkan dengan segala kekurangannya, seperti itulah karena hukum positif kita. Namun yang terpenting ialah aparat harus menegakkan hukum secara adil,” imbuhnya.

Sementara itu, keterbukaan pemerintahan Jokowi terhadap kritik ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurutnya, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.

Tags: , ,