Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Beri Respons

Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Beri Respons

Direktur Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta mengatakan, keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Joko Widodo (Jokowi) itu semakin memperjelas terkait pengaturan soal supervisi (pengawasan) antar lembaga penegak hukum.

Menurut Karyoto, UU tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 yang juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laolly.

Dengan demikian maka aparat penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan menunggu Perpres ini sebagai landasan adanya penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Dengan adanya Perpres (supervisi) ini pasti akan membantu bagaimana pemahaman rekan-rekan penegak hukum lain dalam hal penindakan tindak pidana korupsi sehingga tahu batasan atau aturannya,” kata Karyoto, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Baca Juga:  Novel Baswedan Ikut Pimpin Satgas Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Karyoto dalam kesempatan ini juga membantah jika sebelum keluarnya Perpres Supervisi itu mempersulit penindakan korupsi oleh KPK. Setelah adanya perpres ini kepastian supervisi KPK ke penegak hukum lain yang menangani korupsi menjadi jelas.

Sementara itu, Perpres supervisi itu berjumlah 11 pasal, dalam setiap pasal mengatur cara-cara bagaimana melakukan supervisi kasus korupsi di lingkungan Polri dan Kejaksaan Agung.

Langkah pertama yang dilakukan KPK jika melakukan supervisi adalah bersurat ke kepala instansi hukum yakni ke Kapolri dan Jaksa Agung.

Perpres itu sebenarnya mengatur bagaimana cara supervisi kasus korupsi dari instansi penegak hukum lain masing-masing Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Baca Juga:  KPK Tangkap Tangan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Perpres supervisi itu berjumlah 11 pasal, dalam setiap pasal mengatur cara-cara bagaimana melakukan supervisi kasus korupsi di lingkungan Polri dan Kejaksaan Agung. Langkah pertama yang dilakukan KPK jika melakukan supervisi adalah bersurat ke kepala instansi hukum secara langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

Tags: , ,