Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi Terkait KPK

Jokowi Terbitkan Prepres Supervisi Terkait KPK

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2020 telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru turunan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 19/2019. Dalam Perpres baru itu juga mengatur terkait supervisi (pengawasan) yang dilakukan KPK.

Perpres itu mengatur cara supervisi kasus penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari instansi penegak hukum lainnya, masing-masing Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Pantauan wartawan pada Kamis (28/10/2020), Perpres baru itu ternyata juga sudah langsung diundangkan sejak 21 Oktober 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laolly.

Total ada 11 Pasal dalam Perpres baru tersebut, dimana setiap pasal mengatur cara-cara bagaimana KPK melakukan supervisi kasus korupsi di lingkungan Polri dan Kejagung.

Di situ juga dijelaskan langkah pertama yang dilakukan KPK jika akan melakukan supervisi adalah bersurat atau berkoordinasi langsung kepada kepala instansi hukum yakni Kapolri maupun Jaksa Agung.

Pengawasan di sini tugas KPK berwewenang meminta kronologi penanganan perkara korupsi, meminta laporan perkembangan penanganan korupsi, dan melakukan gelar perkara bersama. Supervisi (pengawasan) itu bentuknya pengawasan, penelitian dan penelaahan.

Baca Juga:  KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Kemudian dalam tugas penelitian dan pengawasan, KPK berwenang meneliti hasil pengawasan, memberikan arahan dalam pelaksanaan hasil pengawasan, melakukan rapat mengenai perkembangan penanganan perkara bersama Kapolri dan Jaksa Agung, serta melakukan gelar perkara.

Jika wewenang KPK dalam mengawasi, meneliti dan menelaah perkara yang disupervisi maka KPK memberikan hasil pengawasan, penelitian, penelaahan dan rekomendasi kepada Kapolri atau Jaksa Agung.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2O2O TENTANG PELAKSANAAN SUPERVISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42501 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO9l;

Baca Juga:  KPK Periksa 9 Saksi Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Pasal 1 : Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Supenrisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait.

Tags: , ,