Kapolresta Solo: Ada Sanksi Tegas bagi Pemudik yang Tolak Karantina

Kapolresta Solo: Ada Sanksi Tegas bagi Pemudik yang Tolak Karantina

Tindakan tegas akan diterapkan kepada pemudik yang enggan karantina. Mereka bakal berhadapan dengan dijerat pasal undang-undang kesehatan dan kekarantinaan.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Solo bakal mengarantina pemudik yang datang ke Solo sesuai aturan larangan mudik pada 1-17 Mei 2021 mendatang.

Polresta Solo sebagai Satgas Penanggulangan Covid-19 gabungan bakal mengambil tindakan tegas jika ada yang menolak karantina.

Pada hari Kamis (22/4/2021), Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak selaku Kapolresta Solo menyampaikan bahwa ada konsekuensi hukum jika ada yang menolak karantina selama lima hari di lokasi ketentuan.

Kapolresta mengatakan, pemkot telah mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru. Salah satu poinnya para pemudik wajib mengikuti karantina selama lima hari di lokasi yang telah ditetapkan pemkot.

Bila hasil swab atau rapid test antigen negatif, maka wajib karantina mandiri di Solo Technopark (STP), sedangkan yang positif di Asrama Haji Donohudan, Boyolali.

Ade menyebut bahwa Satgas Penanggulangan Covid-19 yang berisi personel gabungan akan menerapkan regulasi secara keras untuk memutus rantai virus corona.

“Sanksi hukum tegas menjaga agar dipatuhi. Ada undang-undang karantina kesehatan, wabah penyakit menular, akan kami terapkan jika ada perlawanan,” tegasnya.

“Apabila ada yang menolak karantina, akan kami terapkan regulasi lebih keras. Karena apa yang telah diputuskan, wajib dipatuhi. Bisa kami kenakan undang-undang kesehatan dan undang-undang kekarantinaan”, katanya.

Ade juga menjelaskan bahwa mengingat setahun lalu, libur Lebaran membuat angka kenaikan Covid-19 melonjak.

Seluruh pihak tidak menginginkan hal itu terulang kembali. Sehingga diciptakan regulasi tegas mengatur libur Lebaran.

Selain menyiapkan lima pos pengamanan di akses masuk Kota Solo, Satgas Jogo Tonggo wajib memantau dan mengidentifikasi jika ada pemudik.

Sanksi ini, lanjut Ade, akan diterapkan kepada pemudik yang tersekat di batas kota, maupun yang dijemput oleh Satgas Jogo Tonggo dari rumahnya.

Satgas tersebut berkoordinasi langsung dengan satgas di tingkat Kota Solo untuk menjemput pemudik itu.

“Nanti Satgas Jogo Tonggo ketika menyambangi pemudik yang terlanjur sampai rumah, akan didampingi anggota kami. Ini untuk mencegah apabila ada pemudik yang coba-coba melawan,” tuturnya.

Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk memutus mata rantai Covid-19. Tapi polisi tetap mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudik. Kalau terpaksa mudik, maka harus mengikuti aturan yang sudah di tentukan.

Di bagian lain Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa menilai larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat itu harusnya dipatuhi oleh masyarakat. Namun jika ke depan ada pemudik nekat atau terlanjur datang, pemkot sudah memiliki mekanisme penanganan.

Disinggung soal aturan surat izin keluar/masuk, Teguh menjelaskan, ketentuan itu tergantung daerah masing-masing. Kota Solo jelas menerapkan mekanisme itu. Pemudik wajib dilengkapi dengan dokumen dari daerah keberangkatan mereka sebelum masuk Solo. Terlebih surat izin itu ada mekanisme sesuai zonasi penyebaran Covid-19 dari masing-masing wilayah itu.

Tags: , ,